Tugas Essay Individu
Tema : Permasalahan Kelompok Minoritas
Judul : Australia dan Kelompok Muslim Minoritas
Kelompok Minoritas
Kelompok minortas dimengerti sebagai sekelompok kecil populasi yang tidak punya cukup control sumber daya ekonomi, sosial maupun politik. Kelompok ini memiliki keterbatasan hak-hak sipil maupun kolektif sehingga keberadaanya justru cenderung menimbulkan diskriminasi. Dukungan terhadap eksistensi beberapa kelompok minoritas biasanya hanya dilakukan oleh sekelompok kecil tokoh-tokoh penting yang memang concern terhadap isu-isu tertentu yang dihadapi kelompok minoritas tertentu pula.
Sebagai kelompok minoritas dalam suatu komunitas tentu akan sangat sulit mempertahankan eksistensi dan sulit dalam menghadapi tekanan yang berasal dari kelompok mayoritas. Biasanya kelompok minoritas dipaksa untuk menuruti segala keputusan yang akan diambil oleh kelompok mayoritas tanpa mempertimbangkan baik-buruknya bagi kelompok minoritas. Namun berbeda halnya apabila terjadi tirani minoritas dalam suatu keputusan.
Muslim sebagai kelompok minoritas majemuk di Australia
Contoh kelompok minoritas di Australia misalnya adalah kelompok Umat Muslim. Masyarakat Muslim Australia merupakan kelompok majemuk yang berasal dari 120 negara. Sensus 2006 mencatat jumlah umat Muslim lebih dari 340.000 jiwa, lebih dari sepertiganya lahir di Australia. Sedikitnya jumlah populasi umat muslim di Australia tidak membatasi integrasi kelompok ini di Negara Kanguru tersebut. Berbagai identitas Islam mulai ditunjukkan kepada masyarakat umum tanpa harus menyinggung maupun menggangu hak asasi warga lain.
Islam merupakan agama yang diakui di Australia dengan tingkatan jumlah populasi ke-8 setelah agama Budha. Pengakuan atas kelompok Muslim telah dilakukan pemerintah Australia sehubungan dengan diberlakukannya regulasi menegenai kebebasan beragama yang tercantum pada section 116 dalam Konstitusi Australia.
Umat muslim yang mendiami Australia merupakan para imigran dari beberapa Negara di Asia seperti Indonesia, Somalia, dan Suda. Mereka merupakan orang muslim yang bermigrasi ke Australia melalui program kemanusiaan dan pengungsian.. Masyarakat Muslim Australia saat ini sebagian besar terkonsentrasi di Sydney dan Melbourne. Sejak dasawarsa 1970an, masyarakat Muslim telah membangun banyak masjid dan sekolah Islam dan memberi sumbangsih yang dinamis terhadap rajutan multi-budaya masyarakat Australia.
Sebagai negara sekuler dan multikulturalisme, Autralia dinilai berhasil dalam menegakkan persamaan hak asasi di bidang keagamaan. Sekulerirme yang diterapkan tidak semata-mata dapat membatasi pergerakan Umat Islam dalam menegakkan syariat Islam di kalangannya. Perkembangan Umat Islam diarahkan pada prinsip liberalism yang mengandung nilai-nilai Barat. Pemerintahpun melakukan pengawasan yang ketat pada perkembangan kelompok ini. Pemerintah berupaya dalam menjaga eksistensi kelompok-kelompok minoritas seperti kelompok Muslim dan Aborigin, karena keberadaan mereka akan memegang peranan penting saat proes pengambilan suara dalam setiap sidang di pemerintahan karena dapat dimanfaatkan oleh partai besar untuk mendukung rancangan kebijakan yang mereka usulkan.
Kerjasama Pemerintah dan Kelompok Minoritas Muslim
Pemerintah Australia menerapkan kerjasama yang seimbang diantara Muslim dan Australia. Dengan adanya integrasi yang kuat dalam kelompok minoritas ini maka pemerintah menanamkan kepercayaan pada kelompok Muslim untuk . kasusu-kasus terorisme yang sempat mencuat beberapa waktu lalu memang sempat membuat warga Autralia resah dengan keberadaan umat Muslim di Australia, namun pemerintah telah membantu kelompok ini meyakinkan masyarakat bahwa Umat Musli msebenarnya merupakan umat yang anti-kekerasan. Melalui beberapa pertemuan dan dialog antar umat Bergama seperti masyarakat dapat menilai bagaimana harus bersikap terhadap umat muslim.
Umat muslim di Australia sendiri membawa pengaruh social dan politik dalam kehidupan masyarakat Australia. Namun tidak jarang juga terjadi beberapa masalah yang melibatkan Umat Muslim di bidang sosial politik, dalam menanggulangi permasalahan ini pemerintah telah melakukan usaha positif yaitu mendorong dialog antar kelompok masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa merupakan penggerak terlaksananya dialog tersebut. Dialog antar kelompok masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakt akan keberadaan Islam dan memudarkan stereotype negative yang muncul sehingga dapat mewujudkan toleransi.
Kesimpulan
Australia yang merupakan Negara multikultur telah memberikan ruang bagi kelompok-kelompok minoritas seperti Kelompok minoritas Islam untuk menjadi entitas keagamaan yang diakui di Australia. Permasalahan dan gesekan yang timbul akibat perbedaan prinsip anatar kelompok dapat diminimalisir dengan usaha pemerintah melaluli pemyelenggaraan dialog antar kelompok. LSM dan media massa merupakan tokoh yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan dialog-dialog tersebut. Partisipasi politik kelompok muslim dalam pemerintahan mulai diperhitungkan dengan tujuan supaya terjadi persamaan hak-hak antara warga Negara.(23288)
Kamis, 25 November 2010
ISU-ISU KEPENTINGAN KELOMPOK MINORITAS :
Peran Australian Education Union South Australian dalam memperjuangkan hak masyarakat berusia diatas 21 tahun untuk mendapat pendidikan di sekolah menengah
a. Sejarah Australian Education Union
Menurut Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk pada jabatan publik.
Australian Education Union merupakan salah satu kelompok kepentingan dari beberapa kelompok kepentingan yang terdapat di Australia dan melakukan berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan dan berupaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Australia didalam mengemban pendidikan hingga sekolah tinggi. Australian Education Union juga mempunyai beberapa staf pengajar yang banyak tersebar di sekolah-sekolah negeri di Australia dan di setiap negara-negara bagian Australia.
Hingga saat ini, Australian Education Union mempunyai anggota sebanyak 165.000 jiwa yang tersebar di seluruh negara bagian Australia. Sebagian besar dari anggota Australian Education Union ini merupakan kegiatan serta kampanye untuk menyuarakan berbagai hak dan kepentingan Masyarakat Australia dalam mendapatkan hak pendidikan mereka.
Australian Education Union merupakan lembaga terbesar dalam sektor pendidikan yang terdapat di Australia diluar Pemerintahan. Oleh sebab itu, sebagai lembaga besar dalam bidang pendidikan, Australian Education Union juga melakukan penggalangan dana dari para anggota mereka yang bergabung untuk terus menyukseskan kegiatan serta kampanye mereka dalam usahanya memperjuangkan hak-hak Masyarakat Australia dalam bidang pendidikan.
Australian Education Union juga melalui Federal of Education Unions terus melakukan upaya kerjasama dengan dua serikat pekerja lain untuk terus melakukan pengembangan dalam dunia pendidikan, yaitu dengan para pengajar dari sekolah non-pemerintah (swasta) serta dengan universitas-universitas yang ada di negara tersebut.
Bukan hanya melakukan kegiatan serta kampanye-kampanye, Australian Education Union juga membangun lembaga pendidikan di luar pemerintahan yang tergabung di dalam Technical and Further Education (TAFE), dimana TAFE merupakan sekolah swasta mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi yang dibangun oleh Australian Education Union dalam rangka membangun dan mengembangkan Masyarakat Australia yang mempunyai pendidikan serta wawasan yang luas. Hampir 1,3 juta siswa terdaftar sebagai murid dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi yang tersebar di 58 instansi di berbagai negara bagian di Australia.
b. Larangan terhadap masyarakat diatas 21 tahun untuk mendapat pendidikan di sekolah menengah di negara bagian South Australian
Di negara bagian South Australian terdapat isu hangat yang menjadi perdebatan di dalam masyarakat. Dimana terdapat wacana untuk melarang masyarakat diatas 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan di sekolah menengah di negara bagian tersebut.
Wacana ini ditujukan untuk mengurangi anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan yang dirasa terlalu besar dan menyulitkan pemerintah setempat. Hal tersebut tentunya banyak mendapatkan pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat, namun sebagian besar masyarakat yang berdomisili di negara bagian South Australian tersebut memilih untuk kontra terhadap keputusan tersebut karena dianggap terlalu diskriminatif.
Australian Education Union sebagai salah satu kelompok kepentingan yang mengurusi tentang masalah pendidikan di negara bagian South Australian ini tentu saja sangat mengecam dan melakukan berbagai aksi dalam upayanya untuk menggagalkan wacana tersebut.
Wacana yang telah bergulir sejak Bulan Oktober 2010 ini hingga saat ini belum menemukan titik terang. Dan Australian Education Union terus menghimpun dukungan kepada masyarakat negara bagian South Australian untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di gedung parlemen Adelaide hingga keinginan mereka untuk menggagalkan wacana tersebut dapat menemukan jalan yang lebih baik.
Pemerintah setempat sebenarnya telah memberikan solusi kepada masyarakat berumur diatas 21 tahun yang ingin mendapatkan akses ke sekolah menengah dapat bergabung bersama denga TAFE yang dibangun oleh Australian Education Union, namun ternyata usulan tersebut ditolak dengan alasan TAFE tidak memberikan ijazah/sertifikat yang menjadi salah satu alasan utama mereka untuk kembali masuk ke dunia pendidikan tersebut.
Australian Education Union juga mengirim surat kepada Chief Executive DECS, Gino De Gennaro untuk membatalkan wacana tersebut, karena menurut Australian Education Union, kebijakan tersebut sangatlah tidak populer dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang sedang berkuasa.
Hingga saat ini, Australian Education Union South Australian serta masyarakat-masyarakat yang kontra dengan wacana larangan warga diatas 21 tahun untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah menengah masih terus melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di gedung parlemen Adelaide dan nampaknya belum mendapatkan respon yang baik dari pemerintah setempat.
(23642)
DAFTAR PUSTAKA :
http://www.aeusa.asn.au/
http://adityobudiatno.blogspot.com/2010/05/kelompok-kepentingan-dan-kelompok.html
http://www.aeufederal.org.au/
http://www.nswtf.org.au/
Peran Australian Education Union South Australian dalam memperjuangkan hak masyarakat berusia diatas 21 tahun untuk mendapat pendidikan di sekolah menengah
a. Sejarah Australian Education Union
Menurut Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk pada jabatan publik.
Australian Education Union merupakan salah satu kelompok kepentingan dari beberapa kelompok kepentingan yang terdapat di Australia dan melakukan berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan dan berupaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Australia didalam mengemban pendidikan hingga sekolah tinggi. Australian Education Union juga mempunyai beberapa staf pengajar yang banyak tersebar di sekolah-sekolah negeri di Australia dan di setiap negara-negara bagian Australia.
Hingga saat ini, Australian Education Union mempunyai anggota sebanyak 165.000 jiwa yang tersebar di seluruh negara bagian Australia. Sebagian besar dari anggota Australian Education Union ini merupakan kegiatan serta kampanye untuk menyuarakan berbagai hak dan kepentingan Masyarakat Australia dalam mendapatkan hak pendidikan mereka.
Australian Education Union merupakan lembaga terbesar dalam sektor pendidikan yang terdapat di Australia diluar Pemerintahan. Oleh sebab itu, sebagai lembaga besar dalam bidang pendidikan, Australian Education Union juga melakukan penggalangan dana dari para anggota mereka yang bergabung untuk terus menyukseskan kegiatan serta kampanye mereka dalam usahanya memperjuangkan hak-hak Masyarakat Australia dalam bidang pendidikan.
Australian Education Union juga melalui Federal of Education Unions terus melakukan upaya kerjasama dengan dua serikat pekerja lain untuk terus melakukan pengembangan dalam dunia pendidikan, yaitu dengan para pengajar dari sekolah non-pemerintah (swasta) serta dengan universitas-universitas yang ada di negara tersebut.
Bukan hanya melakukan kegiatan serta kampanye-kampanye, Australian Education Union juga membangun lembaga pendidikan di luar pemerintahan yang tergabung di dalam Technical and Further Education (TAFE), dimana TAFE merupakan sekolah swasta mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi yang dibangun oleh Australian Education Union dalam rangka membangun dan mengembangkan Masyarakat Australia yang mempunyai pendidikan serta wawasan yang luas. Hampir 1,3 juta siswa terdaftar sebagai murid dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi yang tersebar di 58 instansi di berbagai negara bagian di Australia.
b. Larangan terhadap masyarakat diatas 21 tahun untuk mendapat pendidikan di sekolah menengah di negara bagian South Australian
Di negara bagian South Australian terdapat isu hangat yang menjadi perdebatan di dalam masyarakat. Dimana terdapat wacana untuk melarang masyarakat diatas 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan di sekolah menengah di negara bagian tersebut.
Wacana ini ditujukan untuk mengurangi anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan yang dirasa terlalu besar dan menyulitkan pemerintah setempat. Hal tersebut tentunya banyak mendapatkan pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat, namun sebagian besar masyarakat yang berdomisili di negara bagian South Australian tersebut memilih untuk kontra terhadap keputusan tersebut karena dianggap terlalu diskriminatif.
Australian Education Union sebagai salah satu kelompok kepentingan yang mengurusi tentang masalah pendidikan di negara bagian South Australian ini tentu saja sangat mengecam dan melakukan berbagai aksi dalam upayanya untuk menggagalkan wacana tersebut.
Wacana yang telah bergulir sejak Bulan Oktober 2010 ini hingga saat ini belum menemukan titik terang. Dan Australian Education Union terus menghimpun dukungan kepada masyarakat negara bagian South Australian untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di gedung parlemen Adelaide hingga keinginan mereka untuk menggagalkan wacana tersebut dapat menemukan jalan yang lebih baik.
Pemerintah setempat sebenarnya telah memberikan solusi kepada masyarakat berumur diatas 21 tahun yang ingin mendapatkan akses ke sekolah menengah dapat bergabung bersama denga TAFE yang dibangun oleh Australian Education Union, namun ternyata usulan tersebut ditolak dengan alasan TAFE tidak memberikan ijazah/sertifikat yang menjadi salah satu alasan utama mereka untuk kembali masuk ke dunia pendidikan tersebut.
Australian Education Union juga mengirim surat kepada Chief Executive DECS, Gino De Gennaro untuk membatalkan wacana tersebut, karena menurut Australian Education Union, kebijakan tersebut sangatlah tidak populer dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang sedang berkuasa.
Hingga saat ini, Australian Education Union South Australian serta masyarakat-masyarakat yang kontra dengan wacana larangan warga diatas 21 tahun untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah menengah masih terus melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di gedung parlemen Adelaide dan nampaknya belum mendapatkan respon yang baik dari pemerintah setempat.
(23642)
DAFTAR PUSTAKA :
http://www.aeusa.asn.au/
http://adityobudiatno.blogspot.com/2010/05/kelompok-kepentingan-dan-kelompok.html
http://www.aeufederal.org.au/
http://www.nswtf.org.au/
(Kelompok Kepentingan) Desakan Pemberhentian Pendanaan bagi Densus 88 dari Pemerintah Australia
Kelompok kepentingan di Australia dapat dibedakan dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang bersifat sectional. Kelompok ini mewakili salah satu golongan dan atau kepentingan – kepentingan tertentu dalam masyarakat. Kelompok kedua adalah kelompok yang sifatnya promosional. Kelompok ini tidak mewakilli salah satu golongan, namun terbentuk hanya untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu. Kelompok ini tidak dibatasi oleh kepentingan tertentu dan anggota-anggotanya melandasi organisasinya dengan adanya kepercayaan mengenai tujuan khusus.1 Kelompok kepentingan di Australia melakukan perannya sebagai alat untuk memajukan kepentingan-kepentingan kelompok yang diwakilinya, oleh sebab itu pula mereka selalu melibatkan diri ke dalam politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diputuskan pemerintah. Sejak seluruh proses pembuatan kebijakan publik dipindahkan menjadi satu di Canberra pada akhir 1950-an, berbagai kelompok kepentingan dipandang sebagai organisasi yang mampu dijadikan sebagai penasihat dan pemberi masukan bagi perencanaan kebijakan pemerintah.
Berbicara mengenai kelompok penekan yang bersifat sectional di Australia, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpusat di Sydney, Asosiasi Australia Papua Barat (Australian West Papua Association/AWPA) melayangkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard terkait permintaan kepada pemerintah Australia untuk menghentikan bantuan dana bagi Densus 88. Permintaan ini disampaikan karena ada indikasi bahwa Densus 88 telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis asal Maluku. Pemerintah Australia mengeluarkan anggaran USD 16 juta setiap tahun untuk mendukung Densus 88. Dugaan penyiksaan yang dilakukan Densus 88 kepada para aktivis Republik Maluku Selatan menimbulkan kecaman publik mengenai penyalahgunaan dana tersebut. Pendanaan Australia atas Densus 88 bertujuan untuk memerangi terorisme.2
AWPA memiliki kepentingan bahwa mereka sebisa mungkin melakukan propaganda untuk memperburuk citra Indonesia. Akses yang mereka dapatkan di Australia sangatlah mudah, kantor pusat mereka dirikan di Sydney mereka dirikan agar mereka semakin mudah untuk melakukan propaganda politik melalui pemerintah Australia. Hal ini terbukti dari tindakan mereka yang berusaha mencari celah untuk melakukan propaganda politik terhadap Indonesia dengan mendesak pemerintahan Julia Gillard untuk menghentikan bantuan dana dan segala bentuk kerja sama militer dengan Densus 88, karena Densus 88 disinyalir melakukan pelanggaran HAM. Dengan adanya desakan terhadap pemerintah Australia ini, maka karena Negara Kangguru ini sangat peduli terhadap penegakan HAM, kemudian mereka melakukan pengiriman tim investivigasi untuk mengetahui kebenaran hal tersebut.
Australia mengirim sejumlah pejabat untuk menyelidiki dugaan penyiksaan oleh anggota unit kontra-terorisme Indonesia, Densus (Detasemen Khusus) 88 kepada para aktivis separatis Maluku. Para pengamat Australia berpendapat, negaranya harus mendesak Indonesia untuk memastikan Densus 88 mematuhi hukum dan menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut pengamat dari Universitas Deakin, Damien Kingsbury, tuduhan bahwa anggota Densus 88 bertindak brutal terhadap aktivis politik separatis Maluku, bukanlah hal yang mengejutkan. Menurut surat kabar di Australia, Sydney Herald Morning, (SHM), Densus 88 dibentuk setelah bom Bali 2002 dengan dukungan dari Australia dan AS. Tiap tahunnya, detasemen itu terus menerima dana jutaan dolar dari Australia. Menurut organisasi internasional Amnesty International dan Human Rights Watch, Densus 88 seringkali dituduh melanggar HAM, terutama di Papua dan Papua Barat. Harian Fairfax pekan ini melaporkan, sekitar 12 aktivis separatis Maluku ditahan karena berencana mengibarkan bendera terlarang dan lambang-lambang politik lainnya saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para aktivis itu dibawa ke kantor Densus 88 di Ambon, Maluku. Kabarnya mereka disekap, dipukuli, disulut rokok, dan ditusuk paku.3
Dengan demikian, kelompok kepentingan yang menyuarakan kepentingan kelompok separatis Papua Barat ini melakukan desakan terhadap pemerintah Australia agar pemerintah Australia menghentikan bantuan kerjasamanya terhadap Densus 88. Kemudian pemerintah Australia merespon desakan tersebut dengan mengirimkan tim investivigasi terkait desakan tersebut. Pemerintahan Australia menjadi tempat yang sangat mungkin untuk melakukan menyampaikan aspirasi, terlebih lagi mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM.
(22679)
1. Zulkifli Hamid, Sistem politik Australia, ( Bandung: Laboratorium Ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Penerbit Remaja Rosdakarya, 1999), hal 299
2. Diunduh di http://klikp21.com/politiknews/11431-lsm-desak-pm-australia-siop-danai-densus-88 pada 25 November 2010 Pukul 02.04
3. Diunduh di http://internasional.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=3802 pada 25 November 2010 pukul 08.00
Berbicara mengenai kelompok penekan yang bersifat sectional di Australia, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpusat di Sydney, Asosiasi Australia Papua Barat (Australian West Papua Association/AWPA) melayangkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard terkait permintaan kepada pemerintah Australia untuk menghentikan bantuan dana bagi Densus 88. Permintaan ini disampaikan karena ada indikasi bahwa Densus 88 telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis asal Maluku. Pemerintah Australia mengeluarkan anggaran USD 16 juta setiap tahun untuk mendukung Densus 88. Dugaan penyiksaan yang dilakukan Densus 88 kepada para aktivis Republik Maluku Selatan menimbulkan kecaman publik mengenai penyalahgunaan dana tersebut. Pendanaan Australia atas Densus 88 bertujuan untuk memerangi terorisme.2
AWPA memiliki kepentingan bahwa mereka sebisa mungkin melakukan propaganda untuk memperburuk citra Indonesia. Akses yang mereka dapatkan di Australia sangatlah mudah, kantor pusat mereka dirikan di Sydney mereka dirikan agar mereka semakin mudah untuk melakukan propaganda politik melalui pemerintah Australia. Hal ini terbukti dari tindakan mereka yang berusaha mencari celah untuk melakukan propaganda politik terhadap Indonesia dengan mendesak pemerintahan Julia Gillard untuk menghentikan bantuan dana dan segala bentuk kerja sama militer dengan Densus 88, karena Densus 88 disinyalir melakukan pelanggaran HAM. Dengan adanya desakan terhadap pemerintah Australia ini, maka karena Negara Kangguru ini sangat peduli terhadap penegakan HAM, kemudian mereka melakukan pengiriman tim investivigasi untuk mengetahui kebenaran hal tersebut.
Australia mengirim sejumlah pejabat untuk menyelidiki dugaan penyiksaan oleh anggota unit kontra-terorisme Indonesia, Densus (Detasemen Khusus) 88 kepada para aktivis separatis Maluku. Para pengamat Australia berpendapat, negaranya harus mendesak Indonesia untuk memastikan Densus 88 mematuhi hukum dan menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut pengamat dari Universitas Deakin, Damien Kingsbury, tuduhan bahwa anggota Densus 88 bertindak brutal terhadap aktivis politik separatis Maluku, bukanlah hal yang mengejutkan. Menurut surat kabar di Australia, Sydney Herald Morning, (SHM), Densus 88 dibentuk setelah bom Bali 2002 dengan dukungan dari Australia dan AS. Tiap tahunnya, detasemen itu terus menerima dana jutaan dolar dari Australia. Menurut organisasi internasional Amnesty International dan Human Rights Watch, Densus 88 seringkali dituduh melanggar HAM, terutama di Papua dan Papua Barat. Harian Fairfax pekan ini melaporkan, sekitar 12 aktivis separatis Maluku ditahan karena berencana mengibarkan bendera terlarang dan lambang-lambang politik lainnya saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para aktivis itu dibawa ke kantor Densus 88 di Ambon, Maluku. Kabarnya mereka disekap, dipukuli, disulut rokok, dan ditusuk paku.3
Dengan demikian, kelompok kepentingan yang menyuarakan kepentingan kelompok separatis Papua Barat ini melakukan desakan terhadap pemerintah Australia agar pemerintah Australia menghentikan bantuan kerjasamanya terhadap Densus 88. Kemudian pemerintah Australia merespon desakan tersebut dengan mengirimkan tim investivigasi terkait desakan tersebut. Pemerintahan Australia menjadi tempat yang sangat mungkin untuk melakukan menyampaikan aspirasi, terlebih lagi mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM.
(22679)
1. Zulkifli Hamid, Sistem politik Australia, ( Bandung: Laboratorium Ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Penerbit Remaja Rosdakarya, 1999), hal 299
2. Diunduh di http://klikp21.com/politiknews/11431-lsm-desak-pm-australia-siop-danai-densus-88 pada 25 November 2010 Pukul 02.04
3. Diunduh di http://internasional.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=3802 pada 25 November 2010 pukul 08.00
Isu- isu Kontemporer: Permasalahan Kelompok Minoritas dan Kelompok Kepentingan
Diskriminasi antara Suku Aborigin dan Bangsa Pendatang serta Penyelesaiannya
Australia termasuk negara maju dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan kepala pemerintahan Perdana Menteri serta jumlah penduduk yang relative sedikit jika dibandingkan dengan negara lain. Pada awalnya, Australia dihuni oleh suku asli Australia yaitu bangsa Aborigin, yang kemudian datang kelompok- kelompok lain berkuit putih yang mendiamii Australia dan justru malah menjadi kelompok mayoritas atau kelompok kepentingan di Australia. Definisi kelompok kepentingan yaitu Kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar persamaan kepentingan inilah yang kemudian disebut kelompok kepentingan. Dalam penjelasan Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik.[1] Bahkan, pada awalnya kelompok pendatang ini melakukan pembantaian kepada suku aborigin karena mereka menganggap suku Aborigin tidak pantas mendiami Australia karena mereka berkulit hitam dan berbeda dengan mereka hingga pada akhirya populasi suku Aborigin di Australia menjadi berkurang. Dengan kehadiran kelompok tersebut, kelompok suku aborigin menjadi tersisihkan dan malah menjadi kelompok minoritas di Australia. Bahkan, fasilitas yang diterima oleh keduanya pun berbeda. Kelompok kepentingan mendapat fasilitas yang lebih baik daripada kelompok minoritas. Jabatan dalam pemerintahan juga sebagian besar diisi oleh orang- orang dari kelompok kepentingan. Jarang suku Aborigin yag bisa menduduki jabatan dalam pemerintahan, jangankan jabatan untuk memperoleh pekerjaan saja mereka mengalami kesulitan.
Australia juga menerapkan Undang-Undang Kesejahteraan Nasional (National
Welfare Act), yang mengesahkan pemerintah memisahkan anak Aborigin dari
orantuanya. Akibat UU tersebut, dari tahun 1910 sampai 1970, sedikitnya 100.000 anak Aborigin yang pada umumnya berasal dari ayah atau kakek berkulit putih,
terpisah dari orang tuanya. Anak Aborigin itu ditempatkan di panti asuhan
yang disubsidi pemerintah. Biasanya, yang berkulit sedikit terang diadopsi
keluarga kulit putih Australia. Mereka yang berkulit gelap biasanya akan
menghabiskan masa kanak-kanak mereka di panti asuhan dengan sedikit atau
tanpa pendidikan memadai.[1] Hal ini sungguh sangat memprihatinkan mengingat usia mereka yang masih muda seharusnya mereka tinggal dengan orangtua mereka. Tetapi, karena proses asimilasi ini mereka dipaksakan untuk berpisah dengan orangtua mereka dan sebagian dari mereka yang berkulit hitam harus tinggal dipanti asuhan. Hal ini juga dikarenakan pendidikan yang tidak merata bagi suku Aborigin dan kelompok kepentingan di Australia. Bahkan, tidak sedikit dari suku Aborigin yang buta huruf di era globalisasi ini. Selain itu, sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi suku Aborigin juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Setiap kantor di Australia seakan melaksanakan peraturan tidak tertulis dalam menerima karyawan mereka dan mendahulukan warga berkulit putih. Hal itu memaksa beberapa suku Aborigin untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan sehari- hari. Sehingga, tak mengherankan jika image suku Aborigin dimata masyarakat Australia terlanjur jelek. Apalagi para aborigin juga dikenal gemar mengkonsumsi alcohol dan minuman keras. Sampai pemerintah Australia pun perlu untuk memberlakukan UU Diskriminasi Rasial sebagai bagian dari upaya melawan kekerasan anak di kota-kota berpenduduk mayoritas Aborigin. Undang-undang ini mengalami penundaaan sejak tiga tahun di masa pemerintahan John Howard dan kemudian diberlakukan lagi pada masa Kevin Rudd bahkan diperluas lagi ke kalangan yang bukan masyarakat asli di kawasan Northern Territory.[2]
Diskriminasi yang terjadi antara suku Aborigin dengan kelompok kepentingan di Australia mulai mendapatkan perhatian khusus pada saat pemerintahan Australia dipegang oleh Perdana Menteri Kevin Rudd. Disamping menerapkan UU Diskriminasi Rasial dan yang kemudian diterapkan juga ke masyarakat Australia lainnya (bukan hanya suku Aborigin), Rudd juga telah meminta maaf secara resmi kepada suku Aborigin atas diskriminasi yang diterima oleh mereka. Rudd juga berjanji untuk lebih memperhatikan kepentingan Aborigin dan Masyarakat Australia lainnya. Apalagi Rudd juga berasal dari Partai Buruh yang merupakan partai yang lebih memprioritaskan kepentingan kelompok minoritas. Perjuangan Rudd dalam menyejajarkan aborigin dengan masyarakat Australai diteruskan oleh Perdana Menteri selanjutnya yang juga berasala dari partai buruh, Julia Gillard. Dengan adanya kebijakan- kebijakan tersebut maka diharapkan tidak ada lagi diskriminasi rasial di Australia.(23181)
Referensi:
[1] Almond, Gabriel. Studi Perbandingan Sistem Politik, dalam Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, ed., Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001.
[2] Pembantaian terhadap orang Aborigin oleh Kristen Inggrishttp://islamic.xtgem.com/ibnuisafiles/tsa/kasih/pembantaiansukuaborigin.html diakses Sabtu, 20 November 2010 pukul 08.13
[3] Australia Berlakukan Kembali UU Diskriminasi Rasial
http://www.tribunnews.com/2010/06/22/australia-berlakukan-kembali-uu-diskriminasi-rasial diakses pada Minggu, 21 November 2010 pukul 16.45
Australia termasuk negara maju dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan kepala pemerintahan Perdana Menteri serta jumlah penduduk yang relative sedikit jika dibandingkan dengan negara lain. Pada awalnya, Australia dihuni oleh suku asli Australia yaitu bangsa Aborigin, yang kemudian datang kelompok- kelompok lain berkuit putih yang mendiamii Australia dan justru malah menjadi kelompok mayoritas atau kelompok kepentingan di Australia. Definisi kelompok kepentingan yaitu Kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar persamaan kepentingan inilah yang kemudian disebut kelompok kepentingan. Dalam penjelasan Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik.[1] Bahkan, pada awalnya kelompok pendatang ini melakukan pembantaian kepada suku aborigin karena mereka menganggap suku Aborigin tidak pantas mendiami Australia karena mereka berkulit hitam dan berbeda dengan mereka hingga pada akhirya populasi suku Aborigin di Australia menjadi berkurang. Dengan kehadiran kelompok tersebut, kelompok suku aborigin menjadi tersisihkan dan malah menjadi kelompok minoritas di Australia. Bahkan, fasilitas yang diterima oleh keduanya pun berbeda. Kelompok kepentingan mendapat fasilitas yang lebih baik daripada kelompok minoritas. Jabatan dalam pemerintahan juga sebagian besar diisi oleh orang- orang dari kelompok kepentingan. Jarang suku Aborigin yag bisa menduduki jabatan dalam pemerintahan, jangankan jabatan untuk memperoleh pekerjaan saja mereka mengalami kesulitan.
Australia juga menerapkan Undang-Undang Kesejahteraan Nasional (National
Welfare Act), yang mengesahkan pemerintah memisahkan anak Aborigin dari
orantuanya. Akibat UU tersebut, dari tahun 1910 sampai 1970, sedikitnya 100.000 anak Aborigin yang pada umumnya berasal dari ayah atau kakek berkulit putih,
terpisah dari orang tuanya. Anak Aborigin itu ditempatkan di panti asuhan
yang disubsidi pemerintah. Biasanya, yang berkulit sedikit terang diadopsi
keluarga kulit putih Australia. Mereka yang berkulit gelap biasanya akan
menghabiskan masa kanak-kanak mereka di panti asuhan dengan sedikit atau
tanpa pendidikan memadai.[1] Hal ini sungguh sangat memprihatinkan mengingat usia mereka yang masih muda seharusnya mereka tinggal dengan orangtua mereka. Tetapi, karena proses asimilasi ini mereka dipaksakan untuk berpisah dengan orangtua mereka dan sebagian dari mereka yang berkulit hitam harus tinggal dipanti asuhan. Hal ini juga dikarenakan pendidikan yang tidak merata bagi suku Aborigin dan kelompok kepentingan di Australia. Bahkan, tidak sedikit dari suku Aborigin yang buta huruf di era globalisasi ini. Selain itu, sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi suku Aborigin juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Setiap kantor di Australia seakan melaksanakan peraturan tidak tertulis dalam menerima karyawan mereka dan mendahulukan warga berkulit putih. Hal itu memaksa beberapa suku Aborigin untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan sehari- hari. Sehingga, tak mengherankan jika image suku Aborigin dimata masyarakat Australia terlanjur jelek. Apalagi para aborigin juga dikenal gemar mengkonsumsi alcohol dan minuman keras. Sampai pemerintah Australia pun perlu untuk memberlakukan UU Diskriminasi Rasial sebagai bagian dari upaya melawan kekerasan anak di kota-kota berpenduduk mayoritas Aborigin. Undang-undang ini mengalami penundaaan sejak tiga tahun di masa pemerintahan John Howard dan kemudian diberlakukan lagi pada masa Kevin Rudd bahkan diperluas lagi ke kalangan yang bukan masyarakat asli di kawasan Northern Territory.[2]
Diskriminasi yang terjadi antara suku Aborigin dengan kelompok kepentingan di Australia mulai mendapatkan perhatian khusus pada saat pemerintahan Australia dipegang oleh Perdana Menteri Kevin Rudd. Disamping menerapkan UU Diskriminasi Rasial dan yang kemudian diterapkan juga ke masyarakat Australia lainnya (bukan hanya suku Aborigin), Rudd juga telah meminta maaf secara resmi kepada suku Aborigin atas diskriminasi yang diterima oleh mereka. Rudd juga berjanji untuk lebih memperhatikan kepentingan Aborigin dan Masyarakat Australia lainnya. Apalagi Rudd juga berasal dari Partai Buruh yang merupakan partai yang lebih memprioritaskan kepentingan kelompok minoritas. Perjuangan Rudd dalam menyejajarkan aborigin dengan masyarakat Australai diteruskan oleh Perdana Menteri selanjutnya yang juga berasala dari partai buruh, Julia Gillard. Dengan adanya kebijakan- kebijakan tersebut maka diharapkan tidak ada lagi diskriminasi rasial di Australia.(23181)
Referensi:
[1] Almond, Gabriel. Studi Perbandingan Sistem Politik, dalam Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, ed., Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001.
[2] Pembantaian terhadap orang Aborigin oleh Kristen Inggrishttp://islamic.xtgem.com/ibnuisafiles/tsa/kasih/pembantaiansukuaborigin.html diakses Sabtu, 20 November 2010 pukul 08.13
[3] Australia Berlakukan Kembali UU Diskriminasi Rasial
http://www.tribunnews.com/2010/06/22/australia-berlakukan-kembali-uu-diskriminasi-rasial diakses pada Minggu, 21 November 2010 pukul 16.45
Isu-isu kontemporer: Permasalahan Kelompok Minoritas
Problem kesehatan penduduk asli aborigin
Kaum aboriginal yang merupakan kelompok etnis minoritas memiliki berbagai permasalahan yang kompleks, dari mulai pendidikan, kesehatan, social dan ekonomi, hal ini dikarenakan migrasi besar-besaran bangsa eropa pada dahulu kala telah membuat masyarakat asli semakin terpinggirkan bahkan saat ini bisa dikatakan sebagai masyarakat kelas bawah, tidak banyak masyarakat asli aborigin yang mendapat pendidikan, fasilitas kesehatan bahkan kesempatan bekerja yang sama dengan masyarakat kulit putih.Dalam berbagai aspek akan kebutuhan manusia entah itu kesehatan, nutrisi, edukasi , pekerjaan, pendapatan, kepemilikan rumah dan kesempatan hidup penduduk aborigin merupakan yang terburuk diantara penduduk Australia lainya.
Banyaknya penyakit masyarakat yang ditimbulkan oleh perilaku buruk seperti alkoholisme oleh pemuda turut mengakibatkan banyaknya kekerasan yang terjadi di wilayah aboriginal bahkan banyak terjadi pelecehan sexual terhadap anak dibawah umur di setiap wilayah.Pemerintah Australia pun langsung merespon hal tersebut dan segera menerapkan berbagai aturan di wilayah penduduk aborigin, pelarangan alkohol selama 6 bulan, melarang pornografi serta pemotongan tunjangan. Dan langkah tegas yang dilakukan PM Howard adalah menurunkan militer ke distrik Mutijulu untuk mencegah pelecehan sexual serta mengambil anak-anak aborigin dengan dalih “melindungi keturunan asli”. Meskipun pemerintah berdalih tidak akan memisahkan anak dari keluarganya, tetapi jika ada tanda-tanda pelecehan maka dengan alasan melindungi inilah anak penduduk asli akan dipisahkan. Hal ini mungkin bisa dilihat sebagai tindakan rasis yang dilakukan oleh masyarakat kulit putih Australia.
Tetapi sejak masa pemerintahan Kevin rudd masyarakat aborigin kini mulai mendapat perhatian dari pemerintah Australia,pada masa pemerintahan Kevin rudd lah secara resmi Australia meminta maaf kepada penduduk aborigin.meskipun ini hanya terkesan sebuah lip service, karena tidak diikuti oleh kompensasi atas kebijakan terdahulu yang merugikan penduduk asli.
Meskipun telah meminta maaf toh pemerintah Australia belum begitu signifikan mengatasi masalah terutama masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini unik, karena berbagai data yang ada menunjukan adanya perbedaan mencolok antara masyarakat pribumi aborigin dengan penduduk kulit putih dalam hal kesehatan. Sehingga parlemen Australia merasa perlu adanya undang undang kesehatan yang turut serta secara spesifik mengatur tentang kesehatan kaum aboriginal.
Menurut badan statistic Australia penduduk asli aborigin memiliki peluang yang lebih tinggi untuk sakit ketimbang warga kulit putih. Permasalan kesehatanya pun bervariasi. Tetapi hampir sebagian besar kesehatan masyarakat aborigin berkaitan dengan lingkungan social tempat mereka tinggal. Beberapa kota yang memang merupakan tempat tinggal penduduk asli aborigin bisa dikatakan memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Sehingga menurut penelitian yang dilakukan oleh royal australialis college of surgeon (RACS), menyebutkan bahwa ada gap sebesar 25% dalam pengeluaran kesehatan antara penduduk asli dengan masyarakat australia lainya dalam masalah kecelakaan transportasi dan luka antar individu.
Permasalahan kesehatan di masyarakat local juga cukup mengkhawatirkan.menurut Victorian Aboriginal Health Service beberapa isu kesehatan yang dihadapi penduduk Koori adalah merokok, diet,penyakit(seperti penyakit cardiovascular, diabetes dan tekanan darah tinggi), stress,obat-obatan,alcohol dan rendahnya kesehatan anak. Mengenai kesehatan anak, rupanya tingkat kematian bayi cukup tinggi, lebih tinggi dari tingkat kematian bayi secara nasional. Selain itu penduduk asli sangat rentan terhadap berbagai penyakit menular termasuk :
Gonorrhoea
Haemophilus influenzae type b (Hib)
HIV/AIDS
Meningitis
Salmonellosis
Syphilis
Tuberculosis.
Perlunya perhatian khusus pemerintah Australia akan masalah kesehatan dari warga aborigin. Karena ternyata banyak dari masalah kesehatan yang merupakan akibat dari lingkungan social yang buruk di wilayah penduduk aborigin. Serta perlunya dilakukan pendekatan yang “berbeda” dari sebelumnya, karena pendekatan yang represif dari pemerintah Australia yang terdahulu justru menimbulkan kecaman, karena terkesan rasis dan bertentangan dengan Hak azasi manusia.(23379)
Referensi
1.http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/aboriginal_health_issues?open
2. http://socialistworld.net/eng/2007/07/10australia.html
3. http://www.minorityrights.org/?lid=2599&tmpl=printpage
4. http://www.suite101.com/content/military-in-aboriginal-communities-a25454
Kaum aboriginal yang merupakan kelompok etnis minoritas memiliki berbagai permasalahan yang kompleks, dari mulai pendidikan, kesehatan, social dan ekonomi, hal ini dikarenakan migrasi besar-besaran bangsa eropa pada dahulu kala telah membuat masyarakat asli semakin terpinggirkan bahkan saat ini bisa dikatakan sebagai masyarakat kelas bawah, tidak banyak masyarakat asli aborigin yang mendapat pendidikan, fasilitas kesehatan bahkan kesempatan bekerja yang sama dengan masyarakat kulit putih.Dalam berbagai aspek akan kebutuhan manusia entah itu kesehatan, nutrisi, edukasi , pekerjaan, pendapatan, kepemilikan rumah dan kesempatan hidup penduduk aborigin merupakan yang terburuk diantara penduduk Australia lainya.
Banyaknya penyakit masyarakat yang ditimbulkan oleh perilaku buruk seperti alkoholisme oleh pemuda turut mengakibatkan banyaknya kekerasan yang terjadi di wilayah aboriginal bahkan banyak terjadi pelecehan sexual terhadap anak dibawah umur di setiap wilayah.Pemerintah Australia pun langsung merespon hal tersebut dan segera menerapkan berbagai aturan di wilayah penduduk aborigin, pelarangan alkohol selama 6 bulan, melarang pornografi serta pemotongan tunjangan. Dan langkah tegas yang dilakukan PM Howard adalah menurunkan militer ke distrik Mutijulu untuk mencegah pelecehan sexual serta mengambil anak-anak aborigin dengan dalih “melindungi keturunan asli”. Meskipun pemerintah berdalih tidak akan memisahkan anak dari keluarganya, tetapi jika ada tanda-tanda pelecehan maka dengan alasan melindungi inilah anak penduduk asli akan dipisahkan. Hal ini mungkin bisa dilihat sebagai tindakan rasis yang dilakukan oleh masyarakat kulit putih Australia.
Tetapi sejak masa pemerintahan Kevin rudd masyarakat aborigin kini mulai mendapat perhatian dari pemerintah Australia,pada masa pemerintahan Kevin rudd lah secara resmi Australia meminta maaf kepada penduduk aborigin.meskipun ini hanya terkesan sebuah lip service, karena tidak diikuti oleh kompensasi atas kebijakan terdahulu yang merugikan penduduk asli.
Meskipun telah meminta maaf toh pemerintah Australia belum begitu signifikan mengatasi masalah terutama masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini unik, karena berbagai data yang ada menunjukan adanya perbedaan mencolok antara masyarakat pribumi aborigin dengan penduduk kulit putih dalam hal kesehatan. Sehingga parlemen Australia merasa perlu adanya undang undang kesehatan yang turut serta secara spesifik mengatur tentang kesehatan kaum aboriginal.
Menurut badan statistic Australia penduduk asli aborigin memiliki peluang yang lebih tinggi untuk sakit ketimbang warga kulit putih. Permasalan kesehatanya pun bervariasi. Tetapi hampir sebagian besar kesehatan masyarakat aborigin berkaitan dengan lingkungan social tempat mereka tinggal. Beberapa kota yang memang merupakan tempat tinggal penduduk asli aborigin bisa dikatakan memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Sehingga menurut penelitian yang dilakukan oleh royal australialis college of surgeon (RACS), menyebutkan bahwa ada gap sebesar 25% dalam pengeluaran kesehatan antara penduduk asli dengan masyarakat australia lainya dalam masalah kecelakaan transportasi dan luka antar individu.
Permasalahan kesehatan di masyarakat local juga cukup mengkhawatirkan.menurut Victorian Aboriginal Health Service beberapa isu kesehatan yang dihadapi penduduk Koori adalah merokok, diet,penyakit(seperti penyakit cardiovascular, diabetes dan tekanan darah tinggi), stress,obat-obatan,alcohol dan rendahnya kesehatan anak. Mengenai kesehatan anak, rupanya tingkat kematian bayi cukup tinggi, lebih tinggi dari tingkat kematian bayi secara nasional. Selain itu penduduk asli sangat rentan terhadap berbagai penyakit menular termasuk :
Gonorrhoea
Haemophilus influenzae type b (Hib)
HIV/AIDS
Meningitis
Salmonellosis
Syphilis
Tuberculosis.
Perlunya perhatian khusus pemerintah Australia akan masalah kesehatan dari warga aborigin. Karena ternyata banyak dari masalah kesehatan yang merupakan akibat dari lingkungan social yang buruk di wilayah penduduk aborigin. Serta perlunya dilakukan pendekatan yang “berbeda” dari sebelumnya, karena pendekatan yang represif dari pemerintah Australia yang terdahulu justru menimbulkan kecaman, karena terkesan rasis dan bertentangan dengan Hak azasi manusia.(23379)
Referensi
1.http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/aboriginal_health_issues?open
2. http://socialistworld.net/eng/2007/07/10australia.html
3. http://www.minorityrights.org/?lid=2599&tmpl=printpage
4. http://www.suite101.com/content/military-in-aboriginal-communities-a25454
Isu-isu kontemporer: Permasalahan Kelompok Minoritas
Kelompok Minoritas Agama Islam di Australia dan Permasalahannya
Kelompok minoritas dapat berupa suku, ras, maupun agama. Di Australia terdapat beberapa agama dengan presentasi Kristen (64%), tanpa agama (18,7%), Buddha (2,1%) dan Islam menempati urutan keempat dengan presentasi 1,7%. Islam di Australia merupakan agama yang paling beragam, mulai dari ras, etnik, kebudayaan dan bahasa yang berbeda antarpemeluknya. Sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, saat ini muslim di Australia terdiri dari berbagai suku, ras, etnik yang berbeda mulai dari Arab hingga Anglo-Celtic (kulit putih Australia). Hingga kini diperkirakan ada 340,392 pemeluk Islam di Australia dan masih bertambah.(1) Walaupun sebagian besar muslim di Australia berasal dari Arab, namun tidak semua Arab adalah muslim. Australia adalah sebuah melting pot, dimana terdapat banyak sekali etnis dan ras dengan kepercayaan yang berbeda-beda pula, sehingga tidak dapat dipastikan berdasarkan asumsi dan pendapat pribadi yang sifatnya subjektif.
Pada awalnya, Islam berasal dari para pendatang dari Makassar (Indonesia) yang beragama Islam, sebagai nelayan. Nelayan Indonesia tersebut lalu berasimilasi dengan penduduk asli Australia bagian Utara dan Selatan, lalu menikah dan menetap. Setelahnya, pada era kolonialisme terdapat pendatang dari Timur Tengah terutama Afghanistan, Lebanon dan Turki yang datang. Lalu pada tahun 1947 hingga 1971, populasi muslim Australia meningkat dari 2.704 menjadi 22.311.(2) Hal ini sangat mengejutkan mengingat adanya peningkatan perekonomian dan lapangan pekerjaan sehingga banyak orang merantau termasuk ke Australia untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Sensus yang paling baru menyebutkan bahwa perantau muslim di Australia datang dilatarbelakangi oleh refugee dan humanitarian programs.
Saat ini ada lebih dari 100 masjid dan 20 sekolah Islam di Australia. Di Sydney hanya ada 16 sekolah Islam, serta shalat Jumat bisa diadakan sampai 2 kali di suatu masjid karena hanya terdapat sekitar 36 masjid di Sydney. Pemerintah juga memberikan kompensasi pada hari Jumat bagi pemeluk agama Islam yang mendirikan sholat Jumat, serta pengosongan jalan untuk mendirikan tenda sholat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terdapat banyak penjual daging dan restoran halal, asosiasi pelajar, dan muslim di Australia bekerja sebagai dokter, pengacara, pegawai pemerintah, di bidang militer, dan pengusaha. Muslim Australia juga aktif ikut serta dalam hal menciptakan kehidupan sosial dan politik yang baik.(3)Hal tersebut menunjukkan bahwa muslim di Australia walaupun minoritas namun telah berkembang dan educated, terjun ke setiap aspek kehidupan sosial maupun politik, dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Pada dasarnya, kehidupan umat muslim yang terlihat dari luar telah didukung dengan regulasi pemerintah yang tidak menunjukkan tanda-tanda melarang atau diskriminasi atas Islam. Namun, jika diteliti lebih jauh, apakah begitu kenyataannya?
Kaum muslim muda Australia jumlahnya semakin sedikit, dan muslim Australia yang terdiri dari berbagai suku dan ras sulit untuk bersatu sehingga ada kesan kurang solid antara muslim Australia. Selain itu, tidak ada strategi yang mantap untuk meningkatkan profil dan penerimaan ideologi Islam dlm masyarakat umum(4), sehingga jika ada sebagian kecil masyarakat Australia yang mempunyai anggapan salah mengenai Islam dan muslim, tidak ada upaya yang cukup untuk memperbaiki anggapan salah tersebut, hal ini pulalah yang membuat kaum muda Islam semakin berkurang. Selain itu, di Brisbane, setelah kejadian 11 September, semakin sulit bagi umat muslim untuk mendirikan masjid. Alasan tidak disetujuinya izin membangung masjid adalah karena parkir yang akan mengganggu pengguna jalan lain, suara adzan yang terdengar lima kali sehari, serta kurangnya pengertian masyarakat mengenai Islam dan muslim pada khususnya sehingga anggapan-anggapan yang kurang tepat menyebar mengakibatkan diskriminasi dan prasangka.(5)
Masalah lainnya adalah adanya video di Youtube mengenai seseorang yang merokok menggunakan potongan kertas Al-Quran dan Bible yang dibuat oleh Alex Stewart, anggota klub Atheis di kota Brisbane. Di videonya ia terlihat mengambil lembaran Al-Quran dan Bible lalu melentingnya seperti rokok, dibakar dan dihisap. Stewart yang merupakan dosen sebuah universitas di Queensland lalu dipecat. Stewart berkata ia hanya ingin memberikan opini atas dasar kebebasan berekspresi dan berkata bahwa video tersebut hanya lelucon.(6) Perbuatan ini menunjukkan bahwa toleransi beragama belum begitu solid di Australia. (23223)
Referensi:
(1) http://www.aussiemuslims.net/index.php?Itemid=&id=134&option=com_content&task=view
(2) http://www.immi.gov.au/gateways/police/resources/_pdf/building_bridges.pdf
(3) http://www.islamawareness.net/Fastest/australia.html
(4)http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/2010/06/28/7513/krisis-islam-di-australia/
(5)http://www.voa-islam.com/news/islamic-world/2010/09/21/10204/muslim-australia-semakin-sulit-dirikan-masjid/
(6)http://www.voa-islam.com/news/islamic-world/2010/09/14/10033/merokok-dengan-lembaran-al-qur%27anpengacara-australia-lecehkan-islam/
Kelompok minoritas dapat berupa suku, ras, maupun agama. Di Australia terdapat beberapa agama dengan presentasi Kristen (64%), tanpa agama (18,7%), Buddha (2,1%) dan Islam menempati urutan keempat dengan presentasi 1,7%. Islam di Australia merupakan agama yang paling beragam, mulai dari ras, etnik, kebudayaan dan bahasa yang berbeda antarpemeluknya. Sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, saat ini muslim di Australia terdiri dari berbagai suku, ras, etnik yang berbeda mulai dari Arab hingga Anglo-Celtic (kulit putih Australia). Hingga kini diperkirakan ada 340,392 pemeluk Islam di Australia dan masih bertambah.(1) Walaupun sebagian besar muslim di Australia berasal dari Arab, namun tidak semua Arab adalah muslim. Australia adalah sebuah melting pot, dimana terdapat banyak sekali etnis dan ras dengan kepercayaan yang berbeda-beda pula, sehingga tidak dapat dipastikan berdasarkan asumsi dan pendapat pribadi yang sifatnya subjektif.
Pada awalnya, Islam berasal dari para pendatang dari Makassar (Indonesia) yang beragama Islam, sebagai nelayan. Nelayan Indonesia tersebut lalu berasimilasi dengan penduduk asli Australia bagian Utara dan Selatan, lalu menikah dan menetap. Setelahnya, pada era kolonialisme terdapat pendatang dari Timur Tengah terutama Afghanistan, Lebanon dan Turki yang datang. Lalu pada tahun 1947 hingga 1971, populasi muslim Australia meningkat dari 2.704 menjadi 22.311.(2) Hal ini sangat mengejutkan mengingat adanya peningkatan perekonomian dan lapangan pekerjaan sehingga banyak orang merantau termasuk ke Australia untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Sensus yang paling baru menyebutkan bahwa perantau muslim di Australia datang dilatarbelakangi oleh refugee dan humanitarian programs.
Saat ini ada lebih dari 100 masjid dan 20 sekolah Islam di Australia. Di Sydney hanya ada 16 sekolah Islam, serta shalat Jumat bisa diadakan sampai 2 kali di suatu masjid karena hanya terdapat sekitar 36 masjid di Sydney. Pemerintah juga memberikan kompensasi pada hari Jumat bagi pemeluk agama Islam yang mendirikan sholat Jumat, serta pengosongan jalan untuk mendirikan tenda sholat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terdapat banyak penjual daging dan restoran halal, asosiasi pelajar, dan muslim di Australia bekerja sebagai dokter, pengacara, pegawai pemerintah, di bidang militer, dan pengusaha. Muslim Australia juga aktif ikut serta dalam hal menciptakan kehidupan sosial dan politik yang baik.(3)Hal tersebut menunjukkan bahwa muslim di Australia walaupun minoritas namun telah berkembang dan educated, terjun ke setiap aspek kehidupan sosial maupun politik, dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Pada dasarnya, kehidupan umat muslim yang terlihat dari luar telah didukung dengan regulasi pemerintah yang tidak menunjukkan tanda-tanda melarang atau diskriminasi atas Islam. Namun, jika diteliti lebih jauh, apakah begitu kenyataannya?
Kaum muslim muda Australia jumlahnya semakin sedikit, dan muslim Australia yang terdiri dari berbagai suku dan ras sulit untuk bersatu sehingga ada kesan kurang solid antara muslim Australia. Selain itu, tidak ada strategi yang mantap untuk meningkatkan profil dan penerimaan ideologi Islam dlm masyarakat umum(4), sehingga jika ada sebagian kecil masyarakat Australia yang mempunyai anggapan salah mengenai Islam dan muslim, tidak ada upaya yang cukup untuk memperbaiki anggapan salah tersebut, hal ini pulalah yang membuat kaum muda Islam semakin berkurang. Selain itu, di Brisbane, setelah kejadian 11 September, semakin sulit bagi umat muslim untuk mendirikan masjid. Alasan tidak disetujuinya izin membangung masjid adalah karena parkir yang akan mengganggu pengguna jalan lain, suara adzan yang terdengar lima kali sehari, serta kurangnya pengertian masyarakat mengenai Islam dan muslim pada khususnya sehingga anggapan-anggapan yang kurang tepat menyebar mengakibatkan diskriminasi dan prasangka.(5)
Masalah lainnya adalah adanya video di Youtube mengenai seseorang yang merokok menggunakan potongan kertas Al-Quran dan Bible yang dibuat oleh Alex Stewart, anggota klub Atheis di kota Brisbane. Di videonya ia terlihat mengambil lembaran Al-Quran dan Bible lalu melentingnya seperti rokok, dibakar dan dihisap. Stewart yang merupakan dosen sebuah universitas di Queensland lalu dipecat. Stewart berkata ia hanya ingin memberikan opini atas dasar kebebasan berekspresi dan berkata bahwa video tersebut hanya lelucon.(6) Perbuatan ini menunjukkan bahwa toleransi beragama belum begitu solid di Australia. (23223)
Referensi:
(1) http://www.aussiemuslims.net/index.php?Itemid=&id=134&option=com_content&task=view
(2) http://www.immi.gov.au/gateways/police/resources/_pdf/building_bridges.pdf
(3) http://www.islamawareness.net/Fastest/australia.html
(4)http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/2010/06/28/7513/krisis-islam-di-australia/
(5)http://www.voa-islam.com/news/islamic-world/2010/09/21/10204/muslim-australia-semakin-sulit-dirikan-masjid/
(6)http://www.voa-islam.com/news/islamic-world/2010/09/14/10033/merokok-dengan-lembaran-al-qur%27anpengacara-australia-lecehkan-islam/
Rabu, 24 November 2010
isu kontemporer kelompok kepentingan
Tema : isu kontemporer kelompok kepentingan
Judul : kelompok kepetingan dan perannya terhadap perkembangan suku Aborigin.
Di Australia tidak ada yang meragukan partai politik di Australia sebagai pusat kegiatan politik di Australia. Namun kita tidak dapat mengabaikan begitu saja peran dari kelompok kepentingan, mereka ini biasanya “berdiri” dibalik partai-partai politik yang lebih besar dan memang sudah mapan. Menurut yang saya dapat dari kelas Pemerintahan dan Politik Australia ini, masyarakat Australia lebih suka untuk menyuarakan gagasan dan aspirasi mereka melalui kelompok kepentingan ketimbang ke pemerintah. Mungkin dikarenakan kelompok kepentingan ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan atau kampanye tentang lingkungan hidup dan masalah sosial lainnya, sehingga banyak masyarakat yang tertarik tidak seperti pemerintahan yang terlihat pasif terhadap isu sosial, kemudian ditambah lagi dengan sudah makmurnya masyarakat di Australia membuat pemerintah Australia kesulitan untuk membuat kebijakan karena kebanyakan tidak peduli dengan pemerintahan negara mereka. Dalam berbagai tingkatan, kelompok-kelompok kepentingan ini sangat sadar terhadap peran mereka untuk memajukan kepentingan-kepentingan kelompok yang diwakilinya, dan karenanya mereka selalu melibatkan diri ke dalam politik, dengan tujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Kesadaran politik yan tinggi ini ini bukan hanya menjadi dominasi dari kelompok-kelompok kepentingan yang bertendensi politik saja seperti serikat buruh, melainkan terdapat pula seperti kelompok-kelompok olah raga dan agama.
Menurut Gabriel Almond juga, setiap sitem politik politik haruslah memiliki fungsi dan struktur politik tertentu. Fungsi politik ialah fungsi input dan fungsi output.1 Dalam masyarakat politik modern terdapat struktur–struktur politik salah satunya adalah kelompok kepentingan. Dalam penjelasan Gabriel Almond yang lain, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik.2 Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka. Dalam tulisannya Gabriel A. Almond, mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, saluran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan kekerasan, tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan. Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, mereka melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang mereka ingin capai, demikian pula dengan saluran-saluran yang mereka gunakan. Satu saluran yang dianggap efektif bagi satu kelompok kepentingan belum tentu efektif bagi yang lain, termasuk di Australia.
Kemudian mengenai peran kelompok kepentingan ini terhadap suku aborigin adalah baru-baru ini sekelompok anggota serikat buruh dengan aktivis hak-hak aborigin begabung dengan orang Alyawarr dari masyarakat Ampilatwaja bergabung untuk membuat suatu perubahan. Banyk orang di Australia yang terinspirasi dari intervension walk off yang diterapkan oleh orang Alyawarr ini, yang memperjuangkan hak-hak dari kaum aborigin karen merek terinspirasi dari semangat Aborigin yang mereka perlihatkan sejak dulu. Mereka berjalan awalnya melalui komunitas mereka sendiri dan berhasil membentuk sebuah kamp protes yang kemudian komunitas mereka dilegalkan oleh pemerintah Australia melalui undang-undang dan memberikan mereka “kekuasaan” selama lima tahun. Suku Aborigin ini mengalami diskriminasi yang sangat jelas karena kesejahteraan dari penghasilan mereka ini “dikarantina” atau sepruh pendapatan yang mereka peroleh diganti dengan “kartu dasar” yang hanya bisa membeli barang-barang tertentu di toko-toko tertentu. Hal ini pun berlaku bagi pensiunan paruh baya yang sudah bekerja keras sepanjang hidupnya, membuka negara sehingga industri pastoral bisa memanfaatkannya. Dan dua setengah tahun setelah intervensi dimulai, tidak satu rumah baru telah dibangun untuk masyarakat Aborigin, meskipun A $ 672.000.000 pemerintah federal telah menyisihkan untuk perumahan Aborigin3. Kemudian banyaknya adat-adat tradisional suku Aborigin yang berusaha untuk dihilangkan dari kehidupan masyarakat Australia itu sendiri. Belom lagi perumahan yang mereka bangun dengan usaha dan kerja keras mereka sendiri rusak akibat limbah pabrik yang bocor yang mengenai perumahan mereka dan tidak ada tanggpan serius dari pemerintah Australia. Di sinilah peran kelompok kepentingan, mereka bergerak melalui kampanye-kampanye dan intervensi yang mereka lakukan kepada pemerintahan. Undang-undang dan cairnya bantuan kepada suku Aborigin ini tidak lepas dari peran serta kelompok kepentingan terutama serikat buruh yang memang ini adalah fokus utamanya. Mereka memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak Aborigin yang memang sangat ketinggalan dan membuat sebuah klinik atau rumah sakit kecil untuk orang-orang Aborigin, hal ini dilakukan karena memang sangat susah untuk orang Aborigin berinteraksi dengan dunia luar karena adanya diskrimasi dari warga pendatang Australia walau akhir-akhir ini PM Australia menegaskan bahwa mayarakat Australia harus dapat hidup berdampingan dengan orang-orang Aborigin dan mengakui adanya suku Aborigin tersebut.
NIM (23299)
1 “Studi Perbandingan Sistem Politik”, dalam Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, ed., Perbandingan Sistem Politik(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hal 29-31.
2Ibid hal 53
Langganan:
Postingan (Atom)