Kelompok kepentingan di Australia dapat dibedakan dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok yang bersifat sectional. Kelompok ini mewakili salah satu golongan dan atau kepentingan – kepentingan tertentu dalam masyarakat. Kelompok kedua adalah kelompok yang sifatnya promosional. Kelompok ini tidak mewakilli salah satu golongan, namun terbentuk hanya untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu. Kelompok ini tidak dibatasi oleh kepentingan tertentu dan anggota-anggotanya melandasi organisasinya dengan adanya kepercayaan mengenai tujuan khusus.1 Kelompok kepentingan di Australia melakukan perannya sebagai alat untuk memajukan kepentingan-kepentingan kelompok yang diwakilinya, oleh sebab itu pula mereka selalu melibatkan diri ke dalam politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diputuskan pemerintah. Sejak seluruh proses pembuatan kebijakan publik dipindahkan menjadi satu di Canberra pada akhir 1950-an, berbagai kelompok kepentingan dipandang sebagai organisasi yang mampu dijadikan sebagai penasihat dan pemberi masukan bagi perencanaan kebijakan pemerintah.
Berbicara mengenai kelompok penekan yang bersifat sectional di Australia, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpusat di Sydney, Asosiasi Australia Papua Barat (Australian West Papua Association/AWPA) melayangkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard terkait permintaan kepada pemerintah Australia untuk menghentikan bantuan dana bagi Densus 88. Permintaan ini disampaikan karena ada indikasi bahwa Densus 88 telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis asal Maluku. Pemerintah Australia mengeluarkan anggaran USD 16 juta setiap tahun untuk mendukung Densus 88. Dugaan penyiksaan yang dilakukan Densus 88 kepada para aktivis Republik Maluku Selatan menimbulkan kecaman publik mengenai penyalahgunaan dana tersebut. Pendanaan Australia atas Densus 88 bertujuan untuk memerangi terorisme.2
AWPA memiliki kepentingan bahwa mereka sebisa mungkin melakukan propaganda untuk memperburuk citra Indonesia. Akses yang mereka dapatkan di Australia sangatlah mudah, kantor pusat mereka dirikan di Sydney mereka dirikan agar mereka semakin mudah untuk melakukan propaganda politik melalui pemerintah Australia. Hal ini terbukti dari tindakan mereka yang berusaha mencari celah untuk melakukan propaganda politik terhadap Indonesia dengan mendesak pemerintahan Julia Gillard untuk menghentikan bantuan dana dan segala bentuk kerja sama militer dengan Densus 88, karena Densus 88 disinyalir melakukan pelanggaran HAM. Dengan adanya desakan terhadap pemerintah Australia ini, maka karena Negara Kangguru ini sangat peduli terhadap penegakan HAM, kemudian mereka melakukan pengiriman tim investivigasi untuk mengetahui kebenaran hal tersebut.
Australia mengirim sejumlah pejabat untuk menyelidiki dugaan penyiksaan oleh anggota unit kontra-terorisme Indonesia, Densus (Detasemen Khusus) 88 kepada para aktivis separatis Maluku. Para pengamat Australia berpendapat, negaranya harus mendesak Indonesia untuk memastikan Densus 88 mematuhi hukum dan menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut pengamat dari Universitas Deakin, Damien Kingsbury, tuduhan bahwa anggota Densus 88 bertindak brutal terhadap aktivis politik separatis Maluku, bukanlah hal yang mengejutkan. Menurut surat kabar di Australia, Sydney Herald Morning, (SHM), Densus 88 dibentuk setelah bom Bali 2002 dengan dukungan dari Australia dan AS. Tiap tahunnya, detasemen itu terus menerima dana jutaan dolar dari Australia. Menurut organisasi internasional Amnesty International dan Human Rights Watch, Densus 88 seringkali dituduh melanggar HAM, terutama di Papua dan Papua Barat. Harian Fairfax pekan ini melaporkan, sekitar 12 aktivis separatis Maluku ditahan karena berencana mengibarkan bendera terlarang dan lambang-lambang politik lainnya saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para aktivis itu dibawa ke kantor Densus 88 di Ambon, Maluku. Kabarnya mereka disekap, dipukuli, disulut rokok, dan ditusuk paku.3
Dengan demikian, kelompok kepentingan yang menyuarakan kepentingan kelompok separatis Papua Barat ini melakukan desakan terhadap pemerintah Australia agar pemerintah Australia menghentikan bantuan kerjasamanya terhadap Densus 88. Kemudian pemerintah Australia merespon desakan tersebut dengan mengirimkan tim investivigasi terkait desakan tersebut. Pemerintahan Australia menjadi tempat yang sangat mungkin untuk melakukan menyampaikan aspirasi, terlebih lagi mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM.
(22679)
1. Zulkifli Hamid, Sistem politik Australia, ( Bandung: Laboratorium Ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Penerbit Remaja Rosdakarya, 1999), hal 299
2. Diunduh di http://klikp21.com/politiknews/11431-lsm-desak-pm-australia-siop-danai-densus-88 pada 25 November 2010 Pukul 02.04
3. Diunduh di http://internasional.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=3802 pada 25 November 2010 pukul 08.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar