TEMA : PERAN PEMERINTAH PUSAT
Pembagian Tanggungjawab dalam Sistem Pemerintahan
serta Peran Pemerintah Pusat dalam Industri Peternakan Australia
Australia merupakan suatu Negara yang terbangun dari sejarah yang panjang. Seperti hampir kebanyaan mantan koloni inggris, Australia bangkit dan berdiri dari masa pasca pendudukan dengan membangun sebuah kemapanan politik, social, maupun ekonomi yang komprehensif dan runut perkembanganya. Sampai dapat dikatakan sekarang Australia telah menjadi salah satu Negara maju di dunia dengan klasifikasi sebagai Negara core . Untuk mengkaji system pemerintahan yang sekarang menopang serta menjalankan segala bulir dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Australia maka kita harus menilik awal perkembangan sejarah Australia.
Australia merupakan sebuah Negara didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. System pemerintahan yang sekarang diterapkan di Australia berasal dari dua tradisi demokrasi paling besar di dunia yaitu model demokrasi milik Inggris sebagai mantan koloni nya serta model demokrasi modern milik Amerika serikat. Pada 1788 Australia mengikuti apa yang disebut dengan British Settlement, dan mengadopsi model Westminster sebagai basis dari dibangunya system pemerintahan terpusat yang menyatukan enam koloni yang terpisah pada abad ke 19. Sedangkan manifestasi model demokrasi Amerika terlihat saat para 6 koloni tersebut mengadakan suatu pertemuan pada tahun 1890 dan mengerucut pada suatu kesepakatan dibentuknya suatu pemerintah Negara bagian yang masih berhubungan dan di bawah pemerintah federal atau nasional, yang mirip seperti model pemerintahan di Amerika serikat. Klasifikasi dilakukan dengan mengaplikasikan basis model Westminster pada refleksi berupa pembagian badan legislative dan eksekutif di Australia, serta ranah judiciary di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah Negara bagian. Lalu tradisi berbasis system demokrasi Amerika serikat dimanifestasikan dalam bentuk lahirnya sebuah konstitusi tertulis yang mengatur kekuasaan pemerintah nasional. Dan pada tahun 1901, dengan persetujuan oleh Ratu Inggris lahirlah suatu Negara yang memiliki nama resmi Negara Persemakmuran Australia, dengan bentuk pemerintahan monarki konstituisional, yang dapat diartikan bahwa pemerintahan Negara persemakmuran diatur dalam konstitusi Australia sedangkan kepala Negara tetaplah diduki oleh Ratu Inggris, dan ada sebuah pembagian kekuasaan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah Negara bagian.
Pemerintah di tingkat pusat yang dikepalai tidak secara simbolik oleh gubernur jenderal, memiliki Parlemen yang bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives atau Majelis DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggungjawab menetapkan UU berskala nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Australia secara umum serta menyangkut hubungan Australia ke luar. Peran oleh pemerintah Pusat dimanifestasikan dalam ranah ranah vital sepert perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan undang undang atau pun Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis DPR dan senat sebelum menjadi Undang undang atau Peraturan Pemerintah yang resmi dan diakui. Dapat dikatakan DPR mengusulkan sebagian besar rancangan UU dan Peraturan Pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara di Negara bagian. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di majelis DPR berhak membentuk pemerintahan.
Meskipun ada bentuk nyata pemerintah Negara bagian yang memiliki kebijakan kebijakan yang sifatsnya specific disesuaikan dengan masing masing wilayah Negara bagianya, namun pemerintah pusat disini masih memiliki peran yang cukup significant terutama yang menyangkut aspek aspek yang vital. Dapat dikatakan ada sebuah division of labour dalam menjalankan pemerintahan oleh pemerintah pusat, pemerintah Negara bagian, dan pemerintah local. Ranah ranah yang menjadi cakupan dan fokusnya pun berbeda. Pemerintah nasional lebih bertanggungjawab dan nyata peranya pada aspek aspek vital yang cakupanya massif.
Pada era Globalisasi ini kapitalisme menginfiltasi hampir seluruh ranah tidak hanya ekonomi namun berdampak juga pada ranah social dan ranah lainya. Bahkan Negara dengan idiologi komunis seperti cina pun tidak dapat mengelak dari praktek ekonomi kapitalis. Tentu saja industry disini menjadi dasar nafas kehidupan bagi berjalanya suatu system kapitalis yang kuat dan mapan. Baik Negara maupun para pelaku swasta berlomba lomba untuk menciptakan suatu industry yang mapan dan kuat. Berbagai model outsourcing, kerjasama, serta investasi dilakukan dalam bidang industry. Namun pada tulisan ini kita tidak terlalu menyoroti bagaimana kapitalisme di Australia, namun lebih ke sector industry yang merupakan ranah yang menjadi tanggunjawab pemerintah nasional.
Perhatian pemerintah nasional Asutralia terhadap penguatan sector industry, pada tahun 2009 lalu direfleksikan pada bidang industry, lebih khususnya industry peternakan. Seperti kita ketahui bahwa peternakan merupakan salah satu sumber daya yang cukup menonjol di Australia, yang tentunya industry peternakan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup significant bagi asutralia. Bahkan Australia merupakan perng-ekspor domba dan lembu paling besar di dunia, dimana industry tersebut memperkerjakan kurang lebih 13.000 warga Negara Australia, dan berkontribusi sekitar $1,8 milyar bagi bidang ekonomi. Maka pada taggal 13 mei 2009 industri peternakan Australia secara resmi menerima investasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kementrian pertanian, perikanan, serta kehutanan sebesar $1,6 juta. Dana tersebut memiliki fungsi dan tujuan utama untuk menigkatkan kesejahteraan hewan ternak sebetulnya, sejalan dengan kampanye dan status Australia sebagai world leader dalam permasalahan animal welfare. Namun di sisi lain manifestasi juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas ekspor, kualitas infrastruktur, pemberian pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu SDM yang lebih baik, dan pada akhirnya diharpkan akan berdampak pada perluasan pasar.
Disini komitemen pemerintah federal juga dalam bentuk kerjasama dengan Australian Livestock Exporters’ Council (ALEC) serta pemantauan implementasi peningkatan kualitas sector industry peternakan selama kurun watu 3 tahun ke depan . Realisasi dari manifestasi inestasi dana tersebut dapat dibagi menjadi 3 bentuk nyata :
· Pembaharuan infrastruktur terutama dalam proses pembongaran terna selama di pelabuhan
· Pemberian pelatihaan dan penyuluhan kepada para SDM dan staff, berkaitan dengan teknik dan strategi manajement
· Serta menfasilitasi pelatihan praktek penyembelihan ternak melalui fasilitas infrastruktur yang pantas
Bentuk nyata lebih terlihat dalam focus peningkatan kualitas dalam proses berjalanya insutri , namun sejalan dengan sebuah logika bisnis indutri dimana perbaikan kualitas proses industry akan menghasilkan produk yang lebih baik pula, dimana dapat membantu tercapainya tujuan akhir yaitu perluasan pasar, melalu peningkatan permintaan berdasarkan mutu yang terpercaya.
Melalui investasi dalam bidang industry di atas kita dapat melihat sekaligus menganalisa peran pemerintah pusat di Australia. Bahwa ternyata pemerintah pusat juga masih memiliki peran yang significant terhadap aspek aspek yang vital dan lebih luas. Dan kerjasama antara pemerintah pusat serta pemerintah Negara bagian tentu saja dibutuhkan untuk mencapai efisiensi efektifitas serta optimalisasi. Bahkan kerjasam dalam bidang swasta pun dapat dilakukan. Yang menjadi kesimpulan sekaligus intisarinya adalah, Di asutralia terdapat sebuah pembegian kekuasaan yang bertingkat, dan masing masing kekuasaan memiliki kapasitas dan definisi yang berbeda. Baik pemerintah pusat, ataupun Negara bagian, maupun local, berperan pada masing masing bidang yang menjadi tanggungjawab mereka. Industri sebagai salah satu aspek yang vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak, merupakan contoh yang dapat kita ambil untuk melihat bentuk peran pemerintah federal/pusat di Australia.
( 22020 )
DAFTAR PUSTAKA
· Australia live exportcare, “ Government Ivestment in livestock” diunduh melalui http://www.cattlecouncil.com.au/ diakses pada tanggal 23 November 2010
· Australia live export care, “ about the fact” dinduh melalui http://www.liveexportcare.com.au/GetTheFacts/ pada tanggal 23 November 2010
· Australia government web, “about Australia” diunduh melalui http://australia.gov.au/about-australia/our-government diakses pada tanggal 23 november 2010
· Australia Government department of foreign affair and trade official web, “ about Australia” diunduh melalui http://australia.gov.au/about-australia/our-government diakses pada tanggan 23 november 2010.
· AbaoutAustralia com.au, “ Australia Government” diunduh melalui http://www.about-australia.com/facts/government/ diakses pada tanggal 23 November 2010.
· Western Australia electoral commission “ Australia’s 3 tiered gov. system” diunduh melaluihttp://www.waec.wa.gov.au/education/fact_sheets/australia%27s_three_tiered_government_system.php diakses pada 23 november 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar