Sesuai dengan konstitusi mereka, Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem federalisme. Dalam sistem ini pemerintahan suatu negara terbagi menjadi dua tingkatan, pemerintah nasional dan pemerintah negara bagian. Di Australia, pemerintah nasional atau yang biasa disebut pemerintah federal memiliki tanggung jawab dan wewenang yang terbatas bila dibandingkan dengan pemerintah negara bagian. Tanggung jawab dan wewenang pemerintah federal Australia mencakup beberapa bidang seperti keamanan nasional, hubungan dengan negara lain, imigrasi serta beberapa bidang lain termasuk pajak.
Secara umum, jenis pajak di Australia bisa dibagi menjadi 8 macam, yakni superannuation taxes, corporate taxes, goods and services taxes, tax on inheritance, excise tax, property taxes, payroll taxes dan income taxes[1]. Walaupun pemerintah federal mempunyai hak untuk menentukan pajak bagi warga Australia, namun dari kedelapan pajak tersebut tidak semua merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah federal. Pajak seperti property taxes dan payroll taxes biasanya dipungut oleh pemerintah negara bagian. Bahkan, bisa dikatakan bahwa pajak yang ditarik oleh pemerintah federal sebagian besar berasal dari pajak pendapatan. Jadi, secara keseluruhan seorang warga Australia yang memenuhi syarat harus membayar hingga tiga jenis pajak mulai dari pajak pemerintah federal, pajak negara bagian, hingga kadang-kadang pajak pemerintah lokal.
Salah satu jenis pajak yang mengundang kontroversi dan perdebatan di antara kedua level pemerintahan adalah pajak barang dan jasa yang peraturannya dikeluarkan oleh pemerintah federal pada Juli 2000. Ide dari pajak ini adalah keinginan pemerintah federal agar pemerintah negara bagian mengurangi tarikannya akan pajak-pajak lain. Dalam pajak barang dan jasa (GST), pemerintah negara bagian diuntungkan dengan kenyataan bahwa negara bagian mendapatkan semua hasil dari GST. Hanya saja dalam pajak ini dikenal sebuah sistem yang disebut ekualisasi fiskal dimana negara bagian yang kaya harus mensubsidi negara bagian yang miskin[2]. Tentu saja sistem pajak ini membawa perubahan yang signifikan terhadap hubungan pemerintah federal dengan negara bagian Australia mengingat dengan sistem ini secara tidak langsung kekuasaan pemerintah federal bertambah luas.
Semakin bertambahnya kekuasaan pemerintah federal, walaupun tidak disukai oleh pemerintah negara bagian dalam beberapa hal tentunya justru akan membantu Australia sendiri. Ide GST itu sendiri dapat dimengerti apabila kita melihat data ketimpangan pendapatan negara-negara bagian di Australia[3]. Sesuai dengan konstitusi, tujuan utama pendirian negara federal Australia adalah demi kesejahteraan dan kemakmuran warganya. GST memungkinkan pemerintah federal untuk akhirnya ikut campur dalam memastikan bahwa semua warganya di semua negara bagian memang mendapatkan kemakmuran itu. Dalam kalimat lain, GST memungkinkan pemerintah federal untuk memperkecil ketimpangan yang ada masyarakat antar negara bagian.
Sistem perpajakan seperti inilah yang bisa menjadi masa depan sistem perpajakan Australia secara umum. Krisis moneter 2008 yang banyak melambatkan pertumbuhan ekonomi Australia bisa dijadikan salah satu alasan penggunaan sistem perpajakan seperti ini. Karena krisis moneter 2008, tingkat pengangguran Australia meningkat hingga 8,5% dan tingkat pertumbuhan ekonominya menurun hingga hanya 0,4%[4]. Negara bagian seperti Tasmania, South Australia dan Northern Territory bahkan masih mengalami pertumbuhan SFD yang minus. Sistem perpajakan seperti GST akan bisa membantu daerah-daerah seperti Tasmania dan South Australia yang tingkat pertumbuhan ekonominya tidak terlalu bagus. Dengan demikian, semua daerah pada akhirnya akan mampu memperbaiki kondisi ekonomi di wilayah masing-masing. Dampak dari semua ini tentunya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi Australia dan meratanya pertumbuhan ekonomi. (23563)
[2] Pengenalan tentang Hubungan Antara Pemerintah Federal dan Negara Bagian di Australia. Federasi Australia, otonomi Indonesia. www.abc.net.au. Diakses Minggu, 20 November 2010
[3] 5220.0 - Australian National Accounts: State Accounts, 2009-10. Australian Bureau of Statistics. www.abs.gov.au. Diakses Senin, 21 November 2010
[4] Speech by Dr Steve Kenn: Australia’s response to the global fianncial crisis. www.treasury.gov.au. Diakses Senin, 21 November 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar