Australian Commonwealth School Mission sebagai Manifestasi Peranan Negara Bagian di Australia

Peran Negara Bagian

Australian Commonwealth School Mission sebagai Manifestasi Peranan Negara Bagian di Australia

            Australia resmi menjadi negara federasi pada tanggal 1 Januari 1901. Federasi Australia terdiri dari enam negara bagian: New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, dan Tasmania. Salah satu konsekuensi dari bentuk pemerintahan federal demikian adalah warga negara harus menaati dua bentuk hukum, tunduk pada dua macam peradilan, memilih dua pemerintahan, serta terdapat dua konstitusi. Kedua jenis hukum, peradilan, pemerintahan, dan konstitusi yang dimaksud adalah Commonwealth dan State (pusat dan negara bagian).[1]

Pada dasarnya, hal-hal yang tidak diatur oleh pemerintah pusat/federal merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri (yang dapat diamandemen parlemen setempat), tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara.[2] John J. Cosgrove dan Marilyn A. Hankey menyimpulkan bahwa aktivitas pemerintah negara bagian antara lain meliputi bidang: peraturan negara bagian dan perihal pendaftaran, industri dan komersial, aturan ketenagakerjaan, penentuan standardisasi, aturan mengenai pekerjaan, konservasi dan pengembangan, pendidikan, administrasi, serta olahraga dan rekreasi.[3]

Dalam konteks sektor pendidikan, terhitung lebih dari seratus tahun hingga periode 1970-an dimana pengelolaan pendidikan di Australia ditangani oleh pemerintah pusat. Kurikulum ditentukan oleh pusat yang dikontrol secara ketat oleh sistem inspektorat dan melalui ujian nasional secara menyeluruh pada akhir sekolah menengah atas (secondary school). Sebagian besar dana pendidikan berasal dari pemerintah pusat dengan pengakolasian sumber daya yang bersifat sentralistis.

Namun, sejak tahun 1970-an telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan pendidikan di Australia. Dalam konteks ini, pemerintah negara bagian mengawali keterlibatan aktif mereka melalui inisiasi Australian Commonwealth School Commision yang dibentuk di tahun 1973, ditandai dengan adanya desentralisasi administratif Departemen Pendidikan melalui pembentukan unit-unit regional di beberapa negara bagian.[4] Pada awalnya, hanya negara-negara bagian seperti South Australia dan Australian Capital Territory yang mulai memberikan kebebasan dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah-sekolah. Namun, proses ini berlanjut hingga tahun 1980-an dan menyebar di beberapa negara bagian lainnya seperti di Victoria, Western Australia, Australian Northern Territory, Tasmania, dan Queensland.

Di sisi yang lain, secara administratif, dapat dikatakan kerja sama di sektor pendidikan yang terjalin antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian mulai membaik. Sebagai contoh, universitas diselenggarakan berdasarkan undang-undang negara bagian namun dibiayai oleh pemerintah pusat berdasarkan Tertiary Education Grants Acts (Pasal 96).[5] Peranan masif yang ditunjukkan negara-negara bagian Australia di sektor pendidikan tersebut menunjukkan adanya perimbangan kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Perkembangan positif dalam ranah politik Australia ini juga sekaligus menjawab keraguan publik terkait ketimpangan kekuasaan yang terjadi di antara keduanya dalam dasawarsa yang lalu, dimana 30-40% hasil pajak yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada negara bagian telah ditetapkan untuk digunakan bagi tujuan-tujuan khusus (specific purpose grant) yang sarat dengan konflik kepentingan.

(22663)

Referensi pustaka
Amzulian Rifai, Pengantar Konstitusi Australia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994

John J. Cosgrove and Mariyln A. Hankey, Australian Government, It’s History and How It Works, Melbourne: Longman Cheshire, 1986

Sumber lain (internet)

Education Blog, “Model MBS di Australia”, diunduh melalui http://s1pgsd.blogspot.com/2010/07/model-mbs-di-australia.html, diakses pada tanggal 23 November 2010

Radio Australia, “Sistem Politik Australia”, diunduh melalui http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf, diakses pada tanggal 21 November 2010

---

[1] Amzulian Rifai, Pengantar Konstitusi Australia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 5.

[2]Radio Australia, “Sistem Politik Australia”, diunduh melalui http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf, diakses pada tanggal 21 November 2010

[3] John J. Cosgrove and Marilyn A. Hankey, Australian Government, It’s History and How It Works, Melbourne: Longman Cheshire, 1986, hlm. 69.

[4] Education Blog, “Model MBS di Australia”, diunduh melalui http://s1pgsd.blogspot.com/2010/07/model-mbs-di-australia.html, diakses pada tanggal 23 November 2010

[5] Amzulian Rifai, ibid., hlm. 9.