Essay Individu
Tema: Peran Negara Bagian
Tarik- Menarik Kepentingan Antara Pemerintah Negara Bagian New South Wales dengan Pemerintah Pusat Terkait Isu Imigran
Australia memiliki 6 negara bagian yang terdiri dari South Wales, Queensland, Tasmania, Australia Selatan, Australia Barat dan Victoria. Pada awal pembentukan koloni di Australia Asia dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, antara lain sebagai tempat penampungan narapidana, lahan untuk penanaman modal, mencari nasib hidup, mencari keamanan dalam situasi perang yang pada saat itu tengah terjadi. Selain itu, ditemukannya sumberdaya alam juga menjadi salah satu faktor pendorong datangnya para imingran tersebut yakni ditemukannya tambang emas, tembaga, batubara, serta lahan penggembalaan ternak, terutama biri-biri. Dengan sumber daya alam melimpah tentu saja menyebabkan berbagai negara bagian di Australia juga secara otomatis membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit.[1]
Dengan semakin berjalannya waktu dan pengelolaan tambang di New South Wales dan Tasmania yang semakin berkembang, secara tidak langsung membuat kedua negara bagian tersebut dipenuhi dengan para imigran yang kini tinggal secara permanen, terlebih lagi negara bagian New South Wales memiliki indeks jumlah imigran terbanyak di Australia , dimana para imigran tersebut berasal dari berbagai negara yang memiliki latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga secara tidak langsung memberikan pengaruh bagi kehidupan asli penduduk Australia Australia membuat keberadaan penduduk pribumi Australia
Namun jika dilihat bahwa keberadaan negara bagian yang memiliki parlemen dan peraturan perundang-undangannya sendiri mengenai masalah kesehatan, pendidikan dan masyarakatnya secara independen, namun tetap terikat oleh konstitusi negara[2], maka pemerintah negara bagian New South Wales memilki kebijakan tersendiri dalam menanggapi isu imigran yang kian marak diperbincangkan dalam parlemen Australia, dimana pemerintah negara bagian New South Wales lebih berusaha untuk mengakomodasi kepentingan para imigran di New South Wales dengan alasan bahwa imigran yang berada disana sekarang ini merupakan imigran-imigran yang memiliki intelektualitas yang cukup tinggi dengan kemampuan yang bagus sehingga nantinya akan sangat dibutuhkan untuk mendorong laju perkembangan Australia secara umum dan negara bagian New South Wales khususnya.
Kebijakan pemerintah negara bagian New South Wales yang berusaha memperjuangkan para imigran tersebut sangat berbeda dengan kebijakan yang kini tengah diterapkan oleh Perdana Menteri Australia Julia Gillard, dimana secara jelas dia menentang kebijakan “Big Australia” oleh Kevin Rudd yang sebelumnya telah diterapkan dengan tujuan agar Australia mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk, yang kini berpenduduk 22 juta jiwa akan menjadi negara berpenduduk lebih dari 36 juta jiwa pada 2050.[3] Gillard berpendapat bahwa kebijakan yang diterapan oleh Rudd akan menimbulkan masalah baru, dimana dalam jangka panjang Australia Wales ke Australia
Kebijakan Gillard yang terus memperketat sistem keimigrasian tersebut menuai berbagai kritik dalam negeri, baik dari pemerintah negara bagian New South Wales Burnside QC
Gillard yang sesungguhnya menaruh perhatian khusus terhadap kelompok imigran tersebut namun tetap mengedepankan masalah keamanan nasional ini memiliki hubungan yang saling tarik-menarik dengan pemerintah negara bagian khususnya New South Wales karena pada dasarnya negara bagian juga memiliki wewenang tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya secara independen tetapi juga tetap berada pada koridor konstitusi nasional. Gillard yang berpendapat bahwa para imigran ini merupakan suatu ancaman terbesar bagi Australia, sedangkan pemerintah negara bagian New South Wales tetap berjuang untuk memperjuangkan hak dan keberadaan para imigran. Sehingga pada akhirnya Gillard mengambil jalan tengah dengan mengadakan perundingan dengan Timor Leste untuk membuat kam yang menampung para imigran walaupun sesungguhnya perundingan ini cukup rumit.
Jika dilihat berdasarkan perbedaan kedua kebijakan tersebut, yang pada akhirnya Perdana Menteri Australia, Julia Gillard mencari solusi yang terbaik dalam menanggapi isu imigran tersebut, dapat dikatakan bahwa hubungan antara pemerintah negara bagian dan pemerintah pusat sangatlah diwarnai dengan ketegangan dan hubungan yang saling tarik menarik. Oleh karena itu, walaupun Perdana Menteri yang memegang kekuasaan atas pemerintahan Australia secara keseluruhan, namun hal tersebut juga tidak terlepas dari peran yang timbul akibat adanya wewenang dari setiap negara bagian untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat. ( 23161)
http://wwwsejarah-agustinus.blogspot.com/2010/08/struktur-masyarakat-australia.html, diakses pada tanggal 19 Nopember 2010.
[2]. Tentang Australia
http://www.scribd.com/doc/6404304/Tentang-Australia, di akses pada tanggal 20 Nopember 2010.
[3]. PM Gillard Tolak Kebijakan Big Australia
http://international.okezone.com/read/2010/06/28/18/347225/18/pm-gillard-tolak-kebijakan-big-australia, di akses pada tanggal 19 Nopember 2010.
[4]. Ibid,
[5]. PM Australia
http://international.okezone.com/read/2010/07/05/18/349505/18/pm-australia-pertegas-kebijakan-imigrasi, di akses pada tanggal 19 Nopember 2010.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar