Australia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1901. Meski demikian, negara yang jumlah penduduknya mencapai 20.600.865 jiwa[1] ini tidak dapat begitu saja terlepas dari Inggris. Hal ini dikarenakan keanggotaan Australia dalam Persemakmuran Inggris sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Ketergantungan tersebut juga dilatarbelakangi oleh faktor sejarah yang mampu menjelaskan bagaimana orang-orang Inggris dapat menjadi masyarakat mayoritas di Australia. Keberadaan bangsa Inggris di Australia diawali dengan kedatangan seorang kapten bernama James Cook pada tahun 1770[2]. Dengan kapal HM Bark Endeavour, Kapten Cook berlabuh di bagian timur Australia dan selanjutnya memberikan nama New South Wales pada daerah tersebut.[3] Kemudian daerah tersebut dijadikan sebagai wilayah Kolonial Inggris bersama dengan kelima daerah lain, yakni Victoria, Tasmania, Queensland, Australia Barat, dan Australia Selatan, yang dibentuk antara abad ke-18 dan abad ke-19[4]. Keenam wilayah Kolonial Inggris tersebut berganti menjadi negara-negara bagian setelah Australia mendeklarasikan kemerdekaannya.
Pasca kemerdekaan Australia, berbagai hal terkait dengan ketatanegaraan Australia harus tetap berada di bawah pengawasan Ratu Inggris melalui tangan kanan pilihannya di Australia, yakni Gubernur Jenderal. Selain itu segala bentuk kebijakan dan keputusan hanya dapat diimplementasikan setelah mendapat persetujuan dari Ratu Inggris dan Gubernur Jenderal. Sementara itu, proses untuk mendapatkan persetujuan Ratu tergolong lebih panjang mengingat keberadaannya yang tidak menetap di Australia melainkan di Inggris. Sehingga seringkali Ratu mempercayakannya pada Gubernur Jenderal sedangkan keberadaannya sendiri hanya bersifat simbolik. Meski demikian, intervensi dari pemerintah Inggris tetap dirasakan secara langsung dalam pemerintahan Australia. Berbagai perkembangan praktek politik dan pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri beserta anggota kabinet terpilih harus selalu dilaporkan secara berkala kepada Ratu dan Gubernur Jenderal. Hal tersebut sangat disayangkan karena Australia yang berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara federal sekaligus memiliki kebebasan untuk dapat menentukan sistem pemerintahan berupa demokrasi federal masih terus bergantung pada Inggris. Pencapaian Australia yang mengesankan tersebut belum dapat dirasa sempurna selama urusan dalam negerinya terus dipantau oleh Inggris. Seharusnya sebagai sebuah negara yang merdeka, Australia memiliki kedaulatan dan legitimasi secara utuh tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak. Meskipun bantuan-bantuan baik dalam sektor ekonomi, sosial politik, maupun pertahanan keamanan diberikan oleh Inggris terkait dengan keanggotaan Australia dalam Persemakmuran Inggris, hal ini tidak akan pernah bisa sebanding dengan kedaulatan yang seakan dipertaruhkannya.
Banyak di antara masyarakat Australia yang merasa bahwa situasi tersebut tentu saja tidak dapat terus dipertahankan. Keinginan mereka untuk mengakhiri intervensi Inggris dengan cara menggantikan sistem monarki dengan sistem republik sekaligus memilih presiden melalui pemilihan umum dan mengeliminasi peran Ratu Inggris serta Gubernur Jenderalnya pada pemerintahan Australia diwujudkan dalam aksi yang serius oleh para anggota parlemen melalui vote yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 1999.[5] Namun hasil dari jajak pendapat menyebutkan bahwa pemilih yang kontra berkisar 55,45%, sehingga mereka tidak berhasil mentransformasi Australia ke sistem republik.[6] Kelompok yang kontra merasa bahwa sistem pemerintahan di Australia tidak perlu diganti karena tidak ada masalah apapun yang terkait. Selain itu, mereka percaya bahwa mayoritas warga Australia “berdarah Inggris” dan sebagai pihak yang sangat berjasa dalam proses pembentukan negara federal Australia pada sejarah masa lalu, maka Inggris perlu mendapat apresiasi yang tinggi dengan cara melibatkannya di pemerintahan Australia. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan mengingat Inggris bukanlah pemilik tanah Australia melainkan ada penduduk asli yang telah berpuluh-puluh tahun menetap disana, yakni bangsa Aborigin.[7] Selain itu, keberadaan berbagai suku bangsa dan budaya yang ada di Australia menjadikannya sebagai negara yang heterogen. Oleh karena itu, meski kedatangan bangsa Inggris membawa pengaruh yang besar terhadap pembentukan negara Australia, tetapi keberadaan suku bangsa lainnya juga perlu diperhatikan dan kepentingan mereka perlu diakomodasi.
Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika Australia sudah mengambil keputusan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatannya, maka seharusnya Australia konsisten dengan cara mendapatkannya secara utuh. Sayangnya, sampai saat ini Australia tidak dapat dikatakan sebagai republik yang sebenarnya karena masih berada di bawah intervensi Inggris sebagaimana dikatakan oleh William Byrne dalam Republic vs. Monarchy (December, 1995) bahwa kondisi ini bertentangan dengan konsep kemerdekaan dan kedaulatan serta konsep pengembangan budaya dan karakter nasional suatu negara.[8] Belum dapat dapat dipastikan kapan Australia akan bertransformasi ke sistem republik. Meskipun konsep untuk menjadikan Australia sebagai true republic telah diusung kembali oleh Kevin Rudd pada tahun 2008[9], namun belum ada perkembangan yang cukup signifikan terkait masalah ini.
Pasca kemerdekaan Australia, berbagai hal terkait dengan ketatanegaraan Australia harus tetap berada di bawah pengawasan Ratu Inggris melalui tangan kanan pilihannya di Australia, yakni Gubernur Jenderal. Selain itu segala bentuk kebijakan dan keputusan hanya dapat diimplementasikan setelah mendapat persetujuan dari Ratu Inggris dan Gubernur Jenderal. Sementara itu, proses untuk mendapatkan persetujuan Ratu tergolong lebih panjang mengingat keberadaannya yang tidak menetap di Australia melainkan di Inggris. Sehingga seringkali Ratu mempercayakannya pada Gubernur Jenderal sedangkan keberadaannya sendiri hanya bersifat simbolik. Meski demikian, intervensi dari pemerintah Inggris tetap dirasakan secara langsung dalam pemerintahan Australia. Berbagai perkembangan praktek politik dan pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri beserta anggota kabinet terpilih harus selalu dilaporkan secara berkala kepada Ratu dan Gubernur Jenderal. Hal tersebut sangat disayangkan karena Australia yang berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara federal sekaligus memiliki kebebasan untuk dapat menentukan sistem pemerintahan berupa demokrasi federal masih terus bergantung pada Inggris. Pencapaian Australia yang mengesankan tersebut belum dapat dirasa sempurna selama urusan dalam negerinya terus dipantau oleh Inggris. Seharusnya sebagai sebuah negara yang merdeka, Australia memiliki kedaulatan dan legitimasi secara utuh tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak. Meskipun bantuan-bantuan baik dalam sektor ekonomi, sosial politik, maupun pertahanan keamanan diberikan oleh Inggris terkait dengan keanggotaan Australia dalam Persemakmuran Inggris, hal ini tidak akan pernah bisa sebanding dengan kedaulatan yang seakan dipertaruhkannya.
Banyak di antara masyarakat Australia yang merasa bahwa situasi tersebut tentu saja tidak dapat terus dipertahankan. Keinginan mereka untuk mengakhiri intervensi Inggris dengan cara menggantikan sistem monarki dengan sistem republik sekaligus memilih presiden melalui pemilihan umum dan mengeliminasi peran Ratu Inggris serta Gubernur Jenderalnya pada pemerintahan Australia diwujudkan dalam aksi yang serius oleh para anggota parlemen melalui vote yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 1999.[5] Namun hasil dari jajak pendapat menyebutkan bahwa pemilih yang kontra berkisar 55,45%, sehingga mereka tidak berhasil mentransformasi Australia ke sistem republik.[6] Kelompok yang kontra merasa bahwa sistem pemerintahan di Australia tidak perlu diganti karena tidak ada masalah apapun yang terkait. Selain itu, mereka percaya bahwa mayoritas warga Australia “berdarah Inggris” dan sebagai pihak yang sangat berjasa dalam proses pembentukan negara federal Australia pada sejarah masa lalu, maka Inggris perlu mendapat apresiasi yang tinggi dengan cara melibatkannya di pemerintahan Australia. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan mengingat Inggris bukanlah pemilik tanah Australia melainkan ada penduduk asli yang telah berpuluh-puluh tahun menetap disana, yakni bangsa Aborigin.[7] Selain itu, keberadaan berbagai suku bangsa dan budaya yang ada di Australia menjadikannya sebagai negara yang heterogen. Oleh karena itu, meski kedatangan bangsa Inggris membawa pengaruh yang besar terhadap pembentukan negara Australia, tetapi keberadaan suku bangsa lainnya juga perlu diperhatikan dan kepentingan mereka perlu diakomodasi.
Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika Australia sudah mengambil keputusan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatannya, maka seharusnya Australia konsisten dengan cara mendapatkannya secara utuh. Sayangnya, sampai saat ini Australia tidak dapat dikatakan sebagai republik yang sebenarnya karena masih berada di bawah intervensi Inggris sebagaimana dikatakan oleh William Byrne dalam Republic vs. Monarchy (December, 1995) bahwa kondisi ini bertentangan dengan konsep kemerdekaan dan kedaulatan serta konsep pengembangan budaya dan karakter nasional suatu negara.[8] Belum dapat dapat dipastikan kapan Australia akan bertransformasi ke sistem republik. Meskipun konsep untuk menjadikan Australia sebagai true republic telah diusung kembali oleh Kevin Rudd pada tahun 2008[9], namun belum ada perkembangan yang cukup signifikan terkait masalah ini.
(23153)
[1] Davison, Graeme John, and Powell, Joseph M. "Australia." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.
[2]Australian History. http://www.dfat.gov.au/aib/history.html.
[3] Australian History http://www.australianexplorer.com/australian_history.htm.
[4] ibid
[5]Laporan dan Data Statistik Referendum 1999 http://www.aec.gov.au/Elections/referendums/1999_Referendum_Reports_Statistics/1999.htm.
[6]John Warhurst. The Australian Monarchy-Republic Debate. http://www.republic.org.au/content/australian-monarchy-republic-debate.
[7] UMR Research. Australians Want a Republic. http://umrresearch.com.au/doc/Australianrepublicnov2008.pdf
[8] Debate: Australian Republic vs. Monarchy. http://debatepedia.idebate.org/en/index.php/Debate:_Australian_republic_vs._monarchy.
[9] Nick Bryant. Australian Republic Back on Radar. http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/nickbryant/2009/04/australian_republic_back_on_ra.html.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar