Senin, 22 November 2010

Tema: Peran negara bagian

Peran Negara Bagian dalam Emergency Service

Sebelum bergabung sebagai sebuah negara federal Australia pada tahun 1901, enam negara bagian di Australia telah berdiri sendiri. Koloni yang pertama terbentuk adalah Tasmania, pada tahun 1854. Selanjutnya, New South Wales dan Victoria di tahun 1855, South Australia di tahun 1856, Queensland di tahun 1867, dan Western Australia pada tahun 1890[1]. Sebagai koloni yang telah memiliki pemerintahan sendiri, tentu tidak mudah bagi negara-negara bagian ini untuk berbagi kekuasaan dengan pemerintah federal. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa negara bagian hanya membagi sedikit kekuasaan pada pemerintah federal. Pemerintah federal memiliki kekuasaan penuh hanya dalam beberapa bidang saja seperti pertahanan, mata uang, perbankan, arbitrase dalam sengketa antarnegara bagian, dan urusan luar negeri. Selain bidang-bidang tersebut, pemerintah negara bagian lah yang berperan penting.
Emergency Service adalah salah satu bidang yang lebih dikuasai oleh pemerintah negara bagian. Namun hal ini bukan berarti pemerintah federal lepas tangan. Pada level nasional, pemerintah Australia tetap menyediakan pelayanan emergency, contohnya adalah dengan adanya nomor emergency call, triple zero (000). Call number ini berlaku secara nasional, semua orang Australia di negara bagian manapun dapat menghubungi nomor telepon ini jika mereka membutuhkan bantuan. Tetapi dalam memberi pelayanan secara langsung, pemerintah negara bagian lah yang memegang peranan penting. Contohnya pada call number triple zero tersebut, jika seseorang menghubungi nomor itu untuk meminta bantuan, pihak operator akan menyalurkannya pada petugas di negara bagian orang tersebut berada, dan petugas di negara bagian itulah yang akan mengirimkan bantuan.
New South Wales, merupakan salah satu negara bagian dengan sistematika emergency service terbaik. Pada April 1955, pemerintah New South Wales membentuk State Emergency Services (SES) sebagai respon atas terjadinya bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Untuk mendukung penanganan bencana yang lebih baik, pada tahun 1972 Parlemen meloloskan State Emergency and Civil Defence Act[2], dan pada tahun 1989 undang-undang tersebut diganti dengan State Emergency Service Act yang berlaku hingga saat ini. Dalam State Emergency Service Act, selain terdapat pengaturan cara penanganan bencana, juga terdapat aturan mengenai jaminan bagi para relawan. Kejelasan ini semakin meningkatkan kinerja para relawan dalam membantu korban bencana, sehingga emergency service dapat berjalan semakin baik.
State Emergency Service (SES) New South Wales memiliki peranan penting, antara lain penanganan banjir (termasuk tsunami) dan bencana alam lainnya, penyelamatan dalam kecelakaan,  dan membantu polisi dalam mencari orang hilang. Saat ini SES merupakan organisasi emergency service terbesar dan paling aktif di New South Wales dengan jumlah sukarelawan lebih dari 10000 yang tersebar di seluruh wilayah negara bagian tersebut.
Dilihat dari berbagai sisi, kewenangan emergency service memang sudah seharusnya dikuasai oleh negara bagian, mengingat setiap negara bagian memiliki kondisi alam dan kecenderungan bencana yang berbeda. Namun pemerintah nasional juga masih harus membantu, terutama dalam kontribusi bantuan, karena tidak semua negara bagian mampu mengatasi sendiri semua bencana yang mereka alami. Selain itu bencana alam juga tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dibatasi ruang lingkupnya.
Pembagian peran pemerintah Australia dalam emergency service saat ini sudah sangat tepat. Dengan kekuasaan yang lebih besar bagi pemerintah negara bagian, memungkinkan pelayanan dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. (23801)


DAFTAR PUSTAKA LITERATUR
Hamid, Zulkifli. Sistem Politik Australia. 1999. Bandung: PT Rosdakarya
Oppenheimer, Melanie. Volunteering: Why We Can't Survive Without It. 2008. Sidney: UNSW Press.

DAFTAR PUSTAKA ONLINE
http://www.ses.nsw.gov.au/topics/2027.html, diakses pada 22 November 2010 pukul 23.09.
http://www.ses.nsw.gov.au/infopages/2379.html, diakses pada 22 November pukul 22.00.
http://www.ema.gov.au/, diakses pada 22 November pukul 23.34
http://www.triplezero.gov.au/, diakses pada 22 November pukul 23.55.


[1] Zulkifli Hamid, Sistem Politik Australia, (Bandung: PT Rosdakarya. 1999), p. 2.
[2] The SES Story, http://www.ses.nsw.gov.au/topics/2027.html, diakses pada 22 November 2010 pukul 23.09.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar