Peran Pemerintah Nasional Dalam Kasus Kesetaraan Upah atas Tenaga Kerja Wanita

Peran Pemerintah Nasional Australia
Dalam Kasus Kesetaraan Upah atas Tenaga Kerja Wanita
“Equal Work, Equal Pay”

Australia merupakan sebuah negara dengan sistem federal yang juga lebih memberikan kekuasaan kepada masing-masing negara bagiannya. Distribution of power itulah yang mungkin menguatkan posisi Australia sebagai negara federal yang cukup demokratis, bisa dilihat juga dari keberagaman penduduknya meski tetap saja ada masalah klasik mengenai keberadaan kaum minoritas yang juga sebagai penduduk asli, yaitu aborigin. Didalam perjalanannya, Pemerintah nasional Australia dengan sekuat tenaga mengupayakan keadilan bagi seluruh penduduknya. Isu mengenai kaum minoritas suku aborigin yang tidak hanya dirasa cukup sensitif, namun juga dapat menjadi isu kampanye kebijakan populer yang dampak menaikkan suara pendukung di waktu kampanye partai politik.
Berbagai masalah yang dialami Pemerintahan nasional Australia belakangan ini, ditanggapi secara serius baik dari pihak pemerintah, maupun dari partai-partai koalisi pendukung pemerintahan. Partai-partai politik Australia telah mengumumkan berbagai inisiatif baru untuk melindungi pribumi dan pencari suaka, setelah organisasi-organisasi HAM mengecam catatan HAM negara itu. Pemerintahan perdana menteri Julia Gillard akan mengupayakan merevisi konstitusi untuk secara resmi mengakui pribumi Aborigin untuk pertama kalinya. Koalisi tersebut berjanji akan membentuk sebuah kementrian baru urusan Aborigin.
Permasalahan yang kemudian tidak kalah pentingnya ialah persoalan mengenai tuntutan kesetaraan upah para pekerja wanita Australia di sektor sosial dan masyarakat. Puncaknya ialah pada tanggal 9 Juni 2010, di Sydney, telah terjadi rally nasional yang diikuti oleh ribuan pekerja wanita yang menyuarakan agar diwujudkannya kesetaraan upah atau gaji atas pekerjaan mereka sebagai tenaga kerja wanita. Ribuan orang berkumpul dan menyerukan kepentingan yang dibawanya yaitu menuntut upah yang lebih baik bagi para pekerja wanita. Unjuk rasa berlangsung di 17 lokasi di seluruh negeri Australia sebagai bagian dari hari nasional serikat yang didukung dengan tindakan untuk kesetaraan upah (union-backed national day of action for equal pay). Unjuk rasa tersebut juga merupakan reli Australia terbesar sejak tahun 1970-an untuk memperjuangkan kesetaraan upah bagi pekerja wanita.
Keberadaan pekerja wanita di Australia bisa dibilang tidak diperlakukan sebagaimana adilnya. Pekerjaan mereka tampak seperti tidak dihargai, dan bahkan upah mingguan rata-rata untuk seorang pekerja wanita penuh waktu (full time working) hanya di bawah $ 1.100. Nilai tersebut 18% lebih rendah dari rata-rata upah pekerja pria, yang menempatkan kesenjangan pada tingkat yang sama sejak tahun 1972. Unjuk rasa yang dilakukan oleh para pekerja wanita tersebut akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dikabulkan oleh baik pihak pemerintah nasional maupun negara bagian. Dan jika tuntutan tersebut berhasil dan dikabulkan, nantinya ratusan ribu pekerja wanita akan mendapatkan penghasilan tambahan $ 100 seminggu. Bagi pemerintah nasional Australia, hal tersebut akan berdampak pada kenaikan anggaran belanja negara dengan tambahan sekitar $ 1 miliar setahun hanya untuk mengakomodasi kesetaraan upah tersebut.
Realisasi tuntutan para pekerja wanita tersebut akan terasa sangat sulit, mengingat Pemerintah nasional Australia melihat bahwa tuntutan tersebut terlampau besar dan hanya akan mengancam anggaran belanja negara. Konsep kesetaraan upah yang diperjuangkan para pekerja wanita tersebut ditolak oleh pihak pemerintah nasional. Meski pada awalanya sempat dilakukan uji materi pertama mengenai kesetaraan upah dibawah undang-undang bursa kerja (the Fair Work Act). Namun kemudian, peran pemerintah nasional terbatas hanya di uji materi saja. Pemerintah nasional memilih mundur dalam pengupayaan tuntutan tersebut karena dirasa sangat mengancam anggaran belanja negara. Pemerintah nasioanal disini terlihat tidak memiliki komitmen untuk menjembatani kesenjangan yang ada antara pria dan wanita, khususnya pekerja dalam hal ini. Tampak jelas bahwa pemerintah nasional Australia sangat berhati-hati menyangkut permasalahan anggaran. Anggaran yang terbatas dan tuntutan yang terus disuarakan, akan menjadi persoalan baru terhadap domestik Australia itu sendiri.
Dapat dicermati kemudian ialah bagaimana pemerintah Australia, dalam hal ini pemerintah nasional, mengambil peran penting dalam mengatasi polemik dan permasalahan tersebut. Sebagai salah satu negara yang menginginkan penegakan demokrasi di wilayahnya, Pemerintah Australia seharusnya dapat lebih bijak menghadapi tuntutan aspirasi rakyatnya. Karena bagaimana pun, negara merupakan satu-satunya lembaga penjamin keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Isu-isu sensitif yang terkait keadilan dan HAM tersebut dapat membuat dinamika situasi politik dalam negeri bergejolak. Dalam beberapa kasus terakhir, bahkan partai yang sedang berkuasa akan dapat kehilangan suaranya secara drastis dikarenakan isu-isu tersebut. Disinilah seharusnya pemerintah dapat mengambil peran yang lebih akomodatif dan membuat kebijakan yang lebih pro terhadap tuntutan rakyat.
(22671)

Referensi:
1) http://www.voanews.com/indonesian/news/Partai-Partai-Politik-Australia-Berjanji-Lindungi-Minoritas-100391509.html
2) http://www.abc.net.au/news/stories/2010/06/10/2923702.htm “Thousands rally nationwide for equal pay”, 10 Juni 2010, diakses pada tanggal 19 November 2010 pukul 15.22 WIB
3) http://www.abc.net.au/news/stories/2010/03/11/2842803.htm “ 'Undervalued' women take equal pay test case”, 11 Maret 2010, diakses pada tanggal 19 November 2010 pukul 15.12 WIB
(22671)