Rabu, 24 November 2010
Tema: Permasalahan kaum minoritas
Tema: Permasalahan kaum minoritas
Judul: Eksistensi Kaum Minoritas Muslim di Australia dan Permasalahannya
Eksistensi Kaum Minoritas Muslim di Australia
“Sydney truly is the world in one city” (Collins and Castillo 1998). Pernyataan ini muncul karena di Australia terdapat banyak sekali kaum imigran yang terdiversifikasi dalam banyaknya etnis minoritas yang berbeda dan datang dari berbagai negara. Isu imigran seringkali dikaitkan dengan isu etnis crime. Isu tersebut telah menarik perhatian masyarakat Australia sejak tahun 1998-an. [1] Pengangkatan berita secara berlebihan dan sensasional oleh media ditambah adanya kepanikan tersendiri dari masyarakat Australia telah menciptakan stereotype negatif terhadap keberadaan imigran-imigran minoritas sebagai kaum berbahaya yang senang melakukan tindakan kriminalitas, yang berujuang pada rasisme dan prasangka.
Hubungan antara etnis minoritas dan kejahatan yang diangkat media, yang terjadi di Australia, terutama di Sydney seringkali berupa kejahatan gengster, perdagangan narkoba atau perampokan. Namun ada isu kejahatan lain, yaitu kejahatan terorisme yang menyebabkan terjadinya moral panic di kalangan masyarakat mayoritas Australia. Kejadian 9/11, Bom Bali I & II, dan pemboman yang terjadi di Inggris menggemparkan dunia internasional termasuk Australia. Akibat peristiwa ini, keberadaan kaum minoritas Muslim di Australia makin tersudut dengan pandangan dan praduga negatif yang diberikan terhadap mereka. Hal ini disebabkan adanya keterlibatan orang beridentitas Muslim dalam kejahatan-kejahatan terorisme yang terjadi. Ajaran agama yang dianut Muslim secara sederhana dilekatkan dengan terorisme oleh masyarakat, menciptakan stigmatisasi dan generalisasi terhadap kaum Muslim secara keseluruhan. Pencitraan negatif terhadap kaum muslim ini disayangkan mengingat kebijakan Australia yang menjunjung pluralisme dan multikultularisme dalam kehidupan masyarakatnya. Stigma negatif yang melekat pada kaum muslim ini menyebabkan menurunnya kualitas hubungan antara Muslim- Non Muslim Australia, dan di sisi lain meningkatkan adanya diskriminasi, , serta intimidasi, bahkan kekerasan. Kaum muslim di Australia kebanyakan berasal dari Lebanon, Turki, Iran, Irak, Indonesia, Bosnia, dan dari Australia sendiri. Berdasar sensus 2001, jumlah Muslim Australia yang lahir di Australia berkisar 36,5 %, berasal dari berbagai etnis dan negara yang berbeda.[2] Mereka punya identitas sebagai warga negara Australia, namun pada kenyataannya tetap termajinalkan dan dianggap “orang luar” oleh masyarakat mayoritas Australia, apalagi didukung kenyataan bahwa mereka adalah kaum minoritas.
Di sisi lain, tantangan terhadap kaum Muslim di Australia juga berasal dari kaum Muslim itu sendiri. Kebanyakan mereka selama ini masih bersifat komunal. Mereka mengedepankan karakter etnis-agama, yaitu berkelompok sesuai etnis masing-masing.[3] Pengelompokkan ini menciptakan keesklusifan tersendiri dan membuat semacam dinding pembatas mereka dalam berhubungan dengan kehidupan di luar etnis agama mereka. Hal ini akan menyulitkan ketika saat ada isu terorisme yang membuat mereka otomatis akan makin dicurigai oleh kaum mayoritas yang melihat mereka cenderung sebagai “orang luar” dan kaum yang menutup diri.
Sikap Pemerintah Australia terhadap Kaum Minoritas Muslim
Sebagai negara yang menganut prinsip multikultural, Australia telah memberikan ruang yang cukup bagi kaum minoritas Muslim untuk mengekspreksikan keberadaannya. Walaupun tetap, kaum minoritas ini harus melakukan asimilasi nilai dengan budaya barat serta liberalisme yang berlangsung di Australia. Memang sempat terjadi dimana upaya memberantas terorisme yang diupayakan Australia menimbulkan ketidaktenangan psikologis di kalangan kaum minoritas Muslim. Mereka dibayangi penangkapan tanpa bukti, walaupun mereka merasa tidak terlibat dalam tindakan terorisme apapun. Tapi secara umum, pemerintah telah memperlihatkan itikad baik dalam menjamin hak-hak keagamaan maupun hak lain dari kaum muslim Australia. Di tahun 2006, pemerintah Australia sempat mengadakan festival seni budaya Islam yang melibatkan berbagai etnis agama Islam. John Peneliti senior the Wahid Institute Rumadi, dalam kunjungan delegasi Islam Australia ke Indonesia Mei lalu, berpandangan tahun ini terdapat kemajuan positif. Salah satu indikatornya jumlah tindakan intoleransi dan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak beragama baik yang dilakukan negara maupun non negara.[4] Pada Maret lalu, pemerintah Australia telah merencakan untuk membentuk lembaga Muslim baru yang akan membantu kaum Muslim untuk ikut serta dalam aktivitas perkumpulan dan kemasyarakatan seperti warga lain pada umumnya. [5]
Penutup
Banyaknya kaum-kaum minoritas yang menetap di Australia memang mampu melatih masyarakatnya hidup damai dalam keberagaman, namun di sisi juga berpotensi menciptakan peluang yang lebih besar bagi kemunculan masalah seperti diskriminasi, pengucilan, bahkan kekekerasan terhadap kaum minoritas tersebut, jika pemerintah tidak mampu mengelola keberagaman yang ada dengan jalan keluar yang sesuai. Dalam kasus kaum minoritas Muslim, pemerintah harus bekerja esktra keras guna mencari penyelesaian yang bisa sesuai kaum muslim maupun masyarakat Australia pada umumnya. Pemerintah di satu sisi harus mengatasi segala bentuk diskriminasi, pengucilan, serta stigma negatif terhadap kaum muslim oleh masyarakat, dan di sisi lain juga menghadapi karakter kaum muslim Australia yang bersifat komunal. Hal ini akan semakin berat dengan keberadaan media Australia yang seringkali memberikan pemberitaan bias, parsial dan berpotensi menimbulkan opini publik yang negatif mengenai umat muslim secara keseluruhan di Australia ketika membahas isu terorisme.(22678)
[1] Jock Collins, 2005. Etnic Minorities and Crime in Australia: Moral Panic or Meaningful Policy Responses.
[2] Nuryanti, Sri. Hubungan Sosial Minoritas-Mayoritas Masyarakat di Australia- Tataran Masyarakat, diunduh melalui http://www.omi.wa.gov.au/publications/seminar/ethnic_minorities_and_Crime.pdf pada pukul 2.06 PM 23 November 2010.
[3] Muslim Australia lebih bercorak Etnis Agama, diunduh melalui http://www.wahidinstitute.org/Berita/Detail/?id=124/hl=id/Muslim_Australia_Lebih_Bercorak_Etnis-Agama pada pukul 3.32 23 November 2010.
[4] Muslim Australia lebih bercorak Etnis Agama, diunduh melalui http://www.wahidinstitute.org/Berita/Detail/?id=124/hl=id/Muslim_Australia_Lebih_Bercorak_Etnis-Agama pada pukul 3.32 23 November 2010.
[5] Berita diunduh melalui http://suprichusnul.multiply.com/journal/item/1206 pada 4.31 pm 23 November 2010.
Selasa, 23 November 2010
Peran Pemerintah Nasional Australia Dalam Bidang Pendidikan Nasional dan Internasional
Australia sebagai sebuah negara yang besar memiliki tingkat pendidikan yang dapat digolongkan tinggi. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan nasional Australia memiliki kepedulian yang cukup tinggi pada bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya alokasi dana bantuan untuk pendidikan yang cukup besar diberikan oleh pemerintah nasional kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dimana lembaga lembaga tersebut dapat mendapatkan bantuan tersebut jika tlah mencapai tingkat kualitas dan pertanggung jawaban tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam “Higher Education Support Act 2003 (Undang-Undang Dukungan Pendidikan Tinggi tahun 2003)”.
Selain itu pemerintah Australia juga membuka kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara tetangga lainnya. Misalnya saja contoh yang saya pilih adalah dengan negara Indonesia. Pemerintah Australia melalui dubes nya di indonesia membuka sebuah kerjasama pendidikan yaitu pemberian beasiswa kepada pelajar indonesia untuk melanjutkan perguruan tinggi di Australia. Selain pemberian beasiswa kepada siswa indonesia, pemerintah Australia juga membuat suatu kemitraan dalam bidang pendidikan dengan indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah australia sebagai salah satu strategi untuk bisa meningkatkan lebih lagi mutu dan tingkat pendidikan di Australia. Tidak hanya itu dengan kemitraan ini diharapkan hubungan bilateral dengan negara tetangga dapat terjaga dan berkembang. Pemberian beasiswa yang dilakukan pemerintah nasional australia ini tentu saja tidak secara Cuma-Cuma melainkan melalui pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah Australia sendiri.
Disinilah pemerintah nasional Australia memiliki peran sebagai pengawas langsung bagi siswa-siswa lokal atau pun siswa internasional melalui Education Services for Overseas Students (ESOS) Act (Undang-Undang Layanan Pendidikan untuk mahasiswa Luar Negeri). Dengan begitu kualitas pendidikan tetap dapat terjamin. Selain memiliki peran sebagai pengawas, pemerintah Australia juga memiliki peran sebagai pembuat undang-undang atau aturan-aturan dalam pendidikan nasionalnya. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjamin terjaganya kepentingan siswa-siswa lokal mau pun internasional yang meneruskan pendidikan nya di universitas-universitas Australia. Menurut saya hal tersebut jelas menunjukkan bahwa pemerintah Australia sangat peduli sekali dengan bidang pendidikannya. Sebagai bukti lainnya juga dapat kita lihat dari beragam kebijakan-kebijakan pemerintah Australia yang telah dirancang oleh pemerintah australia untuk mempromosikan keunggulan serta kwalitas pendidikan di autralia itu sendiri.
Beberapa kebijakan yang bisa ditemui dalam usaha pemerintah australia untuk meningkatkan dan mempromosikan pendidikannya seperti Kebijakan program-program pemberian hibah yang kompetitif, proyek yang ditugaskan dan the Australian awards for University Teaching, yaitu program kompetitif yang mengakui dan memberikan penghargaan bagi para pengajar terbaik dari universitas-universitas di Australia. Dimana Kegiatan-kegiatan ini sekarang sudah diambil alih oleh badan diluar pemerintahan yaitu The Australian Learning and Teaching Council tetapi tetap peran pemerintahan australia terlihat yaitu dalam bidang pendanaan terhadap badan tersebut.
Usaha lain pemerintahan Australia ialah dengan menciptakan sebuah krangka kualifikas Australia atau yang disebut (AQF) sebagai suatu pedoman dalam standar pendidikannya. AQF sendiri sebagai bentuk peran aktif pemerintahan Australia dalam bidang pendidikan memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai sebuah pengakuan nasional terhadap hasil yang telah dicapai, mendorong para individu untuk maju meningkatkan pendidikan dan pelatihan, mempromosikan pengakuan nasional dan internasional atas kualifikasi yang ditawarkan di Australia dan beberapa tujuan lainnya yang pada intinya sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan Australia. Dengan beragam usaha dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah nasional Australia, menurut saya semuanya merupakan suatu strategi yang sangat baik dalam meningkatkan mutu pendidikan dan juga peran aktif pemerintah nasional dalam bidang pendidikan sangatlah penting. Jadi kesimpulannya, pemerintahan nasional Australia memiliki perhatian khusus dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peran aktif dan langsung pemerintah Australia melalu segala stategi, kebijakan dan kerja sama luar negri untuk meningkatkan mutu pendidikan dan untuk mempromosikan tingkat pendidikannya ke dunia internasional. Dengan begitu pendidikan di Australia dapat berkembang dengan baik. (23279)
Refrensi:
Pembagian Tanggungjawab dalam Sistem Pemerintahan serta Peran Pemerintah Pusat dalam Industri Peternakan Australia
TEMA : PERAN PEMERINTAH PUSAT
Pembagian Tanggungjawab dalam Sistem Pemerintahan
serta Peran Pemerintah Pusat dalam Industri Peternakan Australia
Australia merupakan suatu Negara yang terbangun dari sejarah yang panjang. Seperti hampir kebanyaan mantan koloni inggris, Australia bangkit dan berdiri dari masa pasca pendudukan dengan membangun sebuah kemapanan politik, social, maupun ekonomi yang komprehensif dan runut perkembanganya. Sampai dapat dikatakan sekarang Australia telah menjadi salah satu Negara maju di dunia dengan klasifikasi sebagai Negara core . Untuk mengkaji system pemerintahan yang sekarang menopang serta menjalankan segala bulir dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Australia maka kita harus menilik awal perkembangan sejarah Australia.
Australia merupakan sebuah Negara didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. System pemerintahan yang sekarang diterapkan di Australia berasal dari dua tradisi demokrasi paling besar di dunia yaitu model demokrasi milik Inggris sebagai mantan koloni nya serta model demokrasi modern milik Amerika serikat. Pada 1788 Australia mengikuti apa yang disebut dengan British Settlement, dan mengadopsi model Westminster sebagai basis dari dibangunya system pemerintahan terpusat yang menyatukan enam koloni yang terpisah pada abad ke 19. Sedangkan manifestasi model demokrasi Amerika terlihat saat para 6 koloni tersebut mengadakan suatu pertemuan pada tahun 1890 dan mengerucut pada suatu kesepakatan dibentuknya suatu pemerintah Negara bagian yang masih berhubungan dan di bawah pemerintah federal atau nasional, yang mirip seperti model pemerintahan di Amerika serikat. Klasifikasi dilakukan dengan mengaplikasikan basis model Westminster pada refleksi berupa pembagian badan legislative dan eksekutif di Australia, serta ranah judiciary di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah Negara bagian. Lalu tradisi berbasis system demokrasi Amerika serikat dimanifestasikan dalam bentuk lahirnya sebuah konstitusi tertulis yang mengatur kekuasaan pemerintah nasional. Dan pada tahun 1901, dengan persetujuan oleh Ratu Inggris lahirlah suatu Negara yang memiliki nama resmi Negara Persemakmuran Australia, dengan bentuk pemerintahan monarki konstituisional, yang dapat diartikan bahwa pemerintahan Negara persemakmuran diatur dalam konstitusi Australia sedangkan kepala Negara tetaplah diduki oleh Ratu Inggris, dan ada sebuah pembagian kekuasaan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah Negara bagian.
Pemerintah di tingkat pusat yang dikepalai tidak secara simbolik oleh gubernur jenderal, memiliki Parlemen yang bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives atau Majelis DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggungjawab menetapkan UU berskala nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Australia secara umum serta menyangkut hubungan Australia ke luar. Peran oleh pemerintah Pusat dimanifestasikan dalam ranah ranah vital sepert perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan undang undang atau pun Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis DPR dan senat sebelum menjadi Undang undang atau Peraturan Pemerintah yang resmi dan diakui. Dapat dikatakan DPR mengusulkan sebagian besar rancangan UU dan Peraturan Pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara di Negara bagian. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di majelis DPR berhak membentuk pemerintahan.
Meskipun ada bentuk nyata pemerintah Negara bagian yang memiliki kebijakan kebijakan yang sifatsnya specific disesuaikan dengan masing masing wilayah Negara bagianya, namun pemerintah pusat disini masih memiliki peran yang cukup significant terutama yang menyangkut aspek aspek yang vital. Dapat dikatakan ada sebuah division of labour dalam menjalankan pemerintahan oleh pemerintah pusat, pemerintah Negara bagian, dan pemerintah local. Ranah ranah yang menjadi cakupan dan fokusnya pun berbeda. Pemerintah nasional lebih bertanggungjawab dan nyata peranya pada aspek aspek vital yang cakupanya massif.
Pada era Globalisasi ini kapitalisme menginfiltasi hampir seluruh ranah tidak hanya ekonomi namun berdampak juga pada ranah social dan ranah lainya. Bahkan Negara dengan idiologi komunis seperti cina pun tidak dapat mengelak dari praktek ekonomi kapitalis. Tentu saja industry disini menjadi dasar nafas kehidupan bagi berjalanya suatu system kapitalis yang kuat dan mapan. Baik Negara maupun para pelaku swasta berlomba lomba untuk menciptakan suatu industry yang mapan dan kuat. Berbagai model outsourcing, kerjasama, serta investasi dilakukan dalam bidang industry. Namun pada tulisan ini kita tidak terlalu menyoroti bagaimana kapitalisme di Australia, namun lebih ke sector industry yang merupakan ranah yang menjadi tanggunjawab pemerintah nasional.
Perhatian pemerintah nasional Asutralia terhadap penguatan sector industry, pada tahun 2009 lalu direfleksikan pada bidang industry, lebih khususnya industry peternakan. Seperti kita ketahui bahwa peternakan merupakan salah satu sumber daya yang cukup menonjol di Australia, yang tentunya industry peternakan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup significant bagi asutralia. Bahkan Australia merupakan perng-ekspor domba dan lembu paling besar di dunia, dimana industry tersebut memperkerjakan kurang lebih 13.000 warga Negara Australia, dan berkontribusi sekitar $1,8 milyar bagi bidang ekonomi. Maka pada taggal 13 mei 2009 industri peternakan Australia secara resmi menerima investasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kementrian pertanian, perikanan, serta kehutanan sebesar $1,6 juta. Dana tersebut memiliki fungsi dan tujuan utama untuk menigkatkan kesejahteraan hewan ternak sebetulnya, sejalan dengan kampanye dan status Australia sebagai world leader dalam permasalahan animal welfare. Namun di sisi lain manifestasi juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas ekspor, kualitas infrastruktur, pemberian pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu SDM yang lebih baik, dan pada akhirnya diharpkan akan berdampak pada perluasan pasar.
Disini komitemen pemerintah federal juga dalam bentuk kerjasama dengan Australian Livestock Exporters’ Council (ALEC) serta pemantauan implementasi peningkatan kualitas sector industry peternakan selama kurun watu 3 tahun ke depan . Realisasi dari manifestasi inestasi dana tersebut dapat dibagi menjadi 3 bentuk nyata :
· Pembaharuan infrastruktur terutama dalam proses pembongaran terna selama di pelabuhan
· Pemberian pelatihaan dan penyuluhan kepada para SDM dan staff, berkaitan dengan teknik dan strategi manajement
· Serta menfasilitasi pelatihan praktek penyembelihan ternak melalui fasilitas infrastruktur yang pantas
Bentuk nyata lebih terlihat dalam focus peningkatan kualitas dalam proses berjalanya insutri , namun sejalan dengan sebuah logika bisnis indutri dimana perbaikan kualitas proses industry akan menghasilkan produk yang lebih baik pula, dimana dapat membantu tercapainya tujuan akhir yaitu perluasan pasar, melalu peningkatan permintaan berdasarkan mutu yang terpercaya.
Melalui investasi dalam bidang industry di atas kita dapat melihat sekaligus menganalisa peran pemerintah pusat di Australia. Bahwa ternyata pemerintah pusat juga masih memiliki peran yang significant terhadap aspek aspek yang vital dan lebih luas. Dan kerjasama antara pemerintah pusat serta pemerintah Negara bagian tentu saja dibutuhkan untuk mencapai efisiensi efektifitas serta optimalisasi. Bahkan kerjasam dalam bidang swasta pun dapat dilakukan. Yang menjadi kesimpulan sekaligus intisarinya adalah, Di asutralia terdapat sebuah pembegian kekuasaan yang bertingkat, dan masing masing kekuasaan memiliki kapasitas dan definisi yang berbeda. Baik pemerintah pusat, ataupun Negara bagian, maupun local, berperan pada masing masing bidang yang menjadi tanggungjawab mereka. Industri sebagai salah satu aspek yang vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak, merupakan contoh yang dapat kita ambil untuk melihat bentuk peran pemerintah federal/pusat di Australia.
( 22020 )
DAFTAR PUSTAKA
· Australia live exportcare, “ Government Ivestment in livestock” diunduh melalui http://www.cattlecouncil.com.au/ diakses pada tanggal 23 November 2010
· Australia live export care, “ about the fact” dinduh melalui http://www.liveexportcare.com.au/GetTheFacts/ pada tanggal 23 November 2010
· Australia government web, “about Australia” diunduh melalui http://australia.gov.au/about-australia/our-government diakses pada tanggal 23 november 2010
· Australia Government department of foreign affair and trade official web, “ about Australia” diunduh melalui http://australia.gov.au/about-australia/our-government diakses pada tanggan 23 november 2010.
· AbaoutAustralia com.au, “ Australia Government” diunduh melalui http://www.about-australia.com/facts/government/ diakses pada tanggal 23 November 2010.
· Western Australia electoral commission “ Australia’s 3 tiered gov. system” diunduh melaluihttp://www.waec.wa.gov.au/education/fact_sheets/australia%27s_three_tiered_government_system.php diakses pada 23 november 2010
Peran Pemerintah Australia Barat Dalam Menghadapi Masalah Multikulturalisme
Peran Pemerintah Australia Barat Dalam Menghadapi Masalah Multikulturalisme
Western Australia (WA) atau Australia Barat merupakan salah satu dari enam negara bagian yang ada di Australia, dengan ibukotanya Perth. Australia Barat tercatat sebagai negara bagaian yang memiliki penduduk dengan latar belakang budaya yang paling beragam, diantara negara bagian lainnya. Keragaman ini disebabkan oleh banyaknya pendatang yang datang dari berbagai belahan di dunia, yang bermukim, bekerja, belajar, atau mencari suaka di Australia Barat. Oleh karena itu perbedaan bahasa, ras, budaya, agama dan kepercayaan bukanlah hal yang asing di negara ini. Sensus yang dilakukan oleh Australian Bureau of Statistic (ABS) pada tahun 2006 menunjukkan bahwa lebih dari setengah juta penduduk atau lebih dari seperempat dari penduduk Australia Barat (27%) dilahirkan di manca negara. Ini membuktikan bahwa dari segi etnisitas dan budaya penduduknya pasti sangat berbeda dan beragam. Keberagaman yang begitu besarnya tersebut di satu sisi memperkaya budaya Australia. Namun di sisi lain keberagaman tersebut dapat mendatangkan permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus.
Dalam hal ini pemerintahlah yang memiliki peran dan atau kewajiban untuk menjembatani perbedaan yang disebabkan oleh multikulturalisme tersebut. Pemerintah Australia, khususnya Negara bagian Australia Barat adalah pemerintah yang responsif dan akomodatif. Salah satunya dapat kita lihat dari kepekaan pemerintah dalam membaca kondisi masyarakat. Pemerintah Australia barat sangat peka melihat kondisi rakyat yang multikultural, sehingga pemerintah beranggapan perlu dibentuknya sebuah departemen khusus yang memperhatikan dan menangani masalah multikulturalisme di Australia Barat. Office of Multicultural Interest (OMI) merupakan departemen yang mengakomodasi segala permasalahan dan kebutuhan rakyat Australia Barat terhadap masalah multikulturalisme. Peran OMI adalah mengkoordinasikan pengembangan kebijakan dan program-program pemerintah untuk mempromosikan multikulturalisme, dan meningkatkan pelayanan guna memenuhi kebutuhan penduduk Australia Barat yang memiliki latar belakang budaya, bahasa dan agama yang berbeda. Dalam menjalankan fungsinya, OMI melakukan usaha-usaha, antara lain menyediakan informasi dan konsultasi, mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta memberikan penyuluhan mengenai masalah-masalah multikulturalisme. Selain itu OMI juga memiliki program-program yang terus dilakukan hingga saat ini. Beberapa program tersebut, diantaranya :
• Community Grants program
Program pemberian bantuan terhadap proyek atau acara yang mendorong dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan berbagai latar belakang.
• Ethnic Youth Advisory Group
Sebuah kelompok pemuda dari latar belakang berbeda untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul di kalangan pemuda dengan etnis yang berbeda, serta memberikan saran kepada pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
• Harmony Week
Program untuk mempromosikan multikulturalisme serta melawan rasisme dan diskriminasi. Program ini juga bekerja sama dengan organisasi yang memiliki gagasan yang sejalan dengan OMI.
Masih banyak program-program lainnya yang ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.
Seperti kita lihat dalam program-program di atas, dalam menghadapi masalah multikulturalisme, pemerintah Australia Barat melalui OMI, tidak berjalan sendiri melainkan juga melakukan kerjasama dengan commonwealth dan pemerintah pusat, serta organisasi non-pemerintah. Melalui OMI, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan berupa pendampingan dan kerjasama, tapi juga bantuan dalam bentuk finansial bagi organisasi maupun kelompok yang mempunyai program yang berkenaan dengan tujuan OMI, dengan menerapkan persyaratan tertentu. Pemerintah negara bagian juga membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat dari berbagai kalangan yang ingin mengakses informasi statistik keberagaman di Australia Barat, berita terkini seputar multikulturalisme, serta melalui official website OMI.
Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Australia Barat dalam menghadapi masalah kulturalisme memang patut diacungi jempol. Namun, usaha ini tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari seluruh pihak. Seperti yang dikatakan oleh dua akademisi dari Universitas Deakin, Melbourne, Australia, yakni Prof. Dr. Sue Kenny dan Dr. Julien Barbara, “Solusi masalah akibat keragaman dan perbedaan sulit diperoleh tanpa diupayakannya sikap saling respek, toleransi dan multikulturalisme. Australia sudah membuktikan hal itu". Adanya OMI memang memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam menghadapi kulturalisme. Namun dukungan dari seluruh pihak sangat penting untuk menjamin keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program yang ada hanyalah sebuah usaha, selebihnya rakyatlah yang menentukan. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya penduduk Australia Barat lebih memiliki kesadaran yang tinggi bahwa multikilturalisme bukanlah sesuatu yang buruk yang akan menimbulkan permasalahan, melainkan sebuah wadah dimana segala perbedaan dapat bersatu dalam kesatuan yang damai.
(23366)
referensi:
- Office of Multicultural Interest, <http://www.omi.wa.gov.au/omi_role.asp>, diakses 22 November 2010
- Office of Multicultural Interest, <http://www.omi.wa.gov.au/omi_stats.asp>, diakses 22 November 2010
- Wahid institute, <http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/?id=232/multikulturalisme-menggali-pengalaman-australia>, diakses 23 November 2010
Langganan:
Postingan (Atom)